YURISTGAMEINIGAMEID101

Mencermati ungkapan "Makan Gaji Buta" DRPD Kabupaten Kupang

Oleh : Jermias Mone

Publik khususnya di Kabupaten Kupang, seketika menjadi riuh oleh pemberitaan mengenai 'makan gaji buta' yang dilansir salah satu media online tanggal 25 Oktober 2019 dengan judul DPRD Kabupaten Kupang "makan gaji buta".

Harus diakui bahwa berita soal topik diatas, kemudian menjadi bahan perbincangan hangat, apalagi pernyataan itu (sesuai isi berita) terlontar dari mulut salah satu oknum anggota DPRD Kabupaten Kupang asal Fraksi Partai berlambang bintang mercy.

Pada salah satu kutipan langsung berita itu tertulis "DPRD yang dilantik sudah makan gaji buta satu bulan tapi belum ada agenda yang jelas, agenda kerja tidak ada". Pernyataan bahwa DPRD "makan gaji buta" mungkin saja mengerucut pada pelantikan pimpinan definitif DPRD Kabupaten Kupang yang sempat molor sebelum akhirnya dilantik tanggal 30 Oktober 2019.

Seketika itupun, ungkapan "makan gaji buta" menjadi buah bibir terutama di internal lembaga DPRD Kabupaten Kupang dan sepertinya menjadi pedang bermata dua yang memunculkan perasaan suka atau tidak suka.

Persaan suka atau tidak suka pun tajam mengarah pada Partai pemenang Pemilu 2018 di Kabupaten Kupang yang juga akan memegang palu sebagai ketua DPRD lima tahun mendatang. Partai pemenang Pemilu seperti menjadi 'tertuduh' atas molornya waktu pelantikan pimpinan definif DPRD Kabupaten Kupang periode 2019 - 2024.

Untuk itu, saya mencoba mencermati terkait ungkapan "makan gaji buta" sebagai berikut :

Arti ungkapan "makan gaji buta" :

Arti ungkapan "makan gaji buta" dalam Wikipedia bahasa indonesia ensiklopedia bebas yaitu gaji yang diterima oleh seseorang yang tidak melakukan sebagian atau seluruh pekerjaannya. Orang yang menerima gaji buta akan disebut makan gaji buta.

Dalam KBBI Online, makan gaji buta artinya gaji yang diterima dengan tidak usah bekerja.

Dalam dunia politik, anggota DPRD dapat di anggap makan gaji buta bila sering bolos atau tertidur saat sidang paripurna, sering diam tak mampu berbicara.

Menjadi menarik untuk disimak, apakah ungkapan"makan gaji buta" yang terlontar dari bibir oknum anggota DPRD Kabupaten Kupang itu untuk mengkritisi dirinya sendiri atau lembaga DPRD atau untuk partai pemegang palu.

Apa yang telah dilakukan Pimpinan Sementara DPRD :

40 orang Anggota DPRD Kabupaten Kupang resmi di lantik tanggal 9 September 2019 lalu. Acara pelantikan yang dipimpin Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Decky A.S Nitbani, SH, MH itu, Plt. Sekwan kemudian membacakan surat keputusan tentang pimpinan sementara DPRD yaitu Habel Mbate (Golkar) dan Dra. Sofia Malelak - de Haan (NasDem).

Sejak usai pelantikan, pimpinan sementara DPRD nyatanya memang sudah menyelesaikan tiga dari empat agenda penting yang menjadi tupoksi pimpinan sementara.

Tiga agenda yang telah dilakukan yaitu pembahasan Tata Tertib DPRD, pembagian fraksi-fraksi dan orientasi pendalaman tugas. Sementara satu tugas yaitu pelantikan pimpinan definitif mengalami penundaan. Hal ini sepertinya memicu polemik di internal DPRD. Suasana beku mulai mencair manakala pelantikan pimpinan definitif jadi dilaksanakan tanggal 30 Oktober 2019.

Bagi penulis, pimpinan sementara DPRD memang telah melakukan tugasnya dengan sempurna.

Wibawa Lembaga DPRD :

Pernyataan salah satu oknum anggota DPRD yang menyatakan DPRD Kabupaten Kupang "makan gaji buta" menjadi tamparan keras bagi lembaga DPRD itu sendiri. Ibarat kata nila setitik, rusakan susu sebelanga, Jelas lembaga dipermalukan oleh pernyataan demikian.

Tamparan itu terasa sangat keras lantaran pernyataan "makan gaji buta" justru terlontar dari oknum anggota aktif DPRD Kabupaten Kupang. Akan terasa berbeda dampaknya bila masyarakat yang diwakili kemudian mengeluarkan pernyataan demikian mungkin sebagai bentuk protes kepada wakilnya.

Salah satu kutipan langsung pernyataan oknum diatas bahwa "DPRD yang dilantik sudah makan gaji buta satu bulan tapi belum ada agenda yang jelas, agenda kerja tidak ada".

Jika pernyataan itu ditujukan kepada lembaga maka sangat jelas pernyataan itu tidak dapat dibenarkan karena memang pimpinan sementara DPRD dan seluruh anggotanya memang sudah bekerja sesuai agenda yang disepakati bersama.

Penulis justru berpikir bahwa pernyataan tersebut menukik tajam pada kinerja lembaga DPRD, seluruh anggota DPRD seperti tersandera oleh pernyataan yang sangat luar biasa itu. Lembaga, sejatinya memberi peringatan keras kepada oknum itu.

Masyarakat tentu akan memberi pujian setinggi langit bila oknum anggota DPRD yang membuat pernyataan "makan gaji buta" secara sadar mengembalikan gajinya kepada negara sebagai bentuk pernyataan sikap secara moral karena telah ikut menikmati gaji walaupun tidak melakukan sebagian atau seluruh pekerjaannya.

Dapat dipahami bahwa secara politik, pernyataan "makan gaji buta" akibat dari pelantikan pimpinan definitif yang tertunda saat itu. Lalu apa dasarnya? Sorot mata masyarakat tertuju pada pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) untuk distribusi kekuasaan dari koalisi parpol di DPRD.

Pimpinan definitif DPRD telah dikukuhkan tanggal 30 Oktober 2019, bersama seluruh anggota akan melakukan tupoksinya yaitu legislasi, anggaran dan pengawasan dengan baik.

Pemerintah Kabupaten Kupang di bawah kendali Bupati Korinus Maseneno dan Wakil Bupati Jerry Manafe mulai menata wajah wilayah ini dengan program unggulanya yaitu Revolusi 5P.

Program yang baik itu mesti mendapat dukungan juga dari lembaga DPRD dalam hal pengawasan politis. Hal yang baik perlu mendapat dukungan, dan bila terdapat hal yang kurang maka lembaga DPRD wajib juga memberi saran perbaikan.

About Author

Berita Terbaru