YURISTGAMEINIGAMEID101

Ketua BPD Tanah Merah Bersuara Terkait LPJ Dana BPD

Oelamasi, Independen-news.com - Mantan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tanah Merah periode 2013 - 2019 akhirnya buka suara terkait tudingan tidak pernah menyerahkan LPJ penggunaan Dana operasional BPD.

Adrianus Daud, mantan Ketua BPD Tanah Merah periode 2013 - 2019, Selasa (29/10/2019) di Tanah Merah mengatakan, tudingan bahwa BPD Tanah Merah tidak pernah menyerahkan LPJ penggunaan dana operasional BPD merupakan tudingan yang tidak berdasar pada fakta.
Foto : Ilustrasi

Menurutnya, Pertanggungjawaban penggunaan dana desa termasuk dana BPD merupakan kewenangan atau sebagian tugas kepala desa yang didelegasikan kepada bendahara desa. Hal ini lantaran dalam struktur organisasi BPD tidak ada bendahara BPD. Artinya, bendahara desa yang wajib membuat laporan pertanggungjawaban seliruh dana termasuk dana untuk BPD.

Baginya, kepala desa tanah merah salah menafsirkan regulasi yang memuat tupoksi BPD. Semua aturan yang dipelajarinya, tidak satupun pasal yang mewajibkan BPD memberi LPJ kepada kepala desa, yang ada justru sebaliknya kepala desa yang harusnya memberi LPJ kepada Bupati Kupang dan LKPJ kepada BPD.

Terkait dengan dana operasional BPD katanya, karena BPD tidak memiliki bendahara maka semua dana yang diterima oleh BPD diserahkan oleh kepala desa selaku pengguna anggaran melalui bendahara desa kepada BPD sehingga laporan penggunaan dana menjadi tanggungjawab kepala desa.

"operasional itu dibelanjakan oleh bendahara desa sesuai kebutuhan karena BPD itu tidak punya bendahara, jadi biaya untuk operasional mulai dari ATK, perjalanan dinas hingga biaya makan minum rapat diatur oleh bendahara desa. Kalau ada kebutuhan, BPD minta kepada kepala desa dan kepala desa perintah bendahara untuk berikan apa yang diminta oleh BPD,"Ungkap Daud.

Timbul pertanyaan dalam dirinya bahwa jika dikatakan BPD tidak memberi LPJ dana operasional, artinya itu menjadi kendala untuk pencairan dana desa setiap tahun. Tapi, hingga saat ini dana desa tanah merah selalu dapat dicairkan oleh Pemkab Kupang, maka indikasinya tidak ada persoalan terkait laporan penggunaan dana oleh BPD.

Dirinya menyesalkan sikap kepala desa tanah merah mencari kesalahan BPD, padahal dana untuk PKK dan Karang Taruna sejak 2013 - 2019 tidak jelas penggunaanya karena organisasi PKK dan Karang Taruna belum terbentuk hingga hari ini. "saya minta dengan hormat kepada pak desa untuk urus itu dulu, jangan cari-cari kesalahan BPD, urus dulu kita punya desa, urus dulu pkk dan karang taruna yang tidak adal badan pengurus,"Bebernya.

Ia juga minta kepala desa tanah merah untuk benahi hal-hal yang belum menyentuh seluruh kebutuhan masyarakat terutama di resetlemen dan perumahan 40 yang belum tersentuh dana desa terutama soal air bersih. Dua lokasi ini sangat sulit mendapat air bersih apalagi saat musim kemarau seperti saat ini.

Diberitakan sebelumya, tercatat 6 tahun lamanya atau sejak 2013 - 2019 memgelola dana operasional, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tanah Merah belum juga menyampaikan LPJ kepada Kepala Desa selaku Pengguna Anggaran.

Menurut kepala desa tanah merah Yefta Layk, BPD periode 2013 - 2019 hingga selesai masa jabatan bulan Mei 2019 lalu, tidak pernah memberi LPJ dana Operasional BPD. Padahal setiap tahun anggaran, dana operasional BPD Tanah Merah selalu diterima BPD.

Yefta Layk merincikan, dana operasional BPD yang bersumber dari ADD tahun 2013 sebesar Rp. 1.250.000, tahun 2014 sebesar Rp. 2.500.00. Tahun 2015 mulai bergulir Dana Desa sehingga dana operasional BPD meningkat sebesar Rp. 47.000.000, jumlahnya sama hingga tahun 2018. Sementara tahun 2019, akhir masa jabatan pada bulan Mei 2019 sehingga operasionalnya hanya sebesar Rp. 3.000.000. (Sully).




About Author

Berita Terbaru