YURISTGAMEINIGAMEID101

DPRD minta Kajari Tuntaskan Kasus Korupsi

Oelamasi, Independen-news.com - Anggota DPRD minta Kepala Kejaksaan Negeri tuntaskan kasus korupsi di Kabupaten Kupang. Kasus yang sementara diproses segera diselesaikan, sementara yang terindiksi korupsi juga di naikan statusnya.
IPAL Puskesmas Oemasi yang tidak berfungsi

"saya kenal betul ibu Kajari Kabupaten Kupang waktu saya masih aktif sehagai pengacara. Untuk dua kasus beliau tidak akan kompromi, yaitu korupsi dan asusila,"Ungkap Tome da Costa kepada media, Jumat (18/10/2019) di kupang.

Anggota DPRD asal Partai Gerindra ini berharap dengan pergantian pucuk pimpinan Kejari Kabupaten Kupang dari pejabat lama Ali Sunhaji, SH, MH kepada pejabat baru Sherly Manutede, SH, MH membawa angin segar bagi pemberantasan korupsi di Kabupaten Kupang.
Puskesmas Soliu Kecamatan Amfoang Barat Daya belum selesai dibangun, foto diambil tanggal 08 Agustus 2019.  (Foto : Jermi Mone) 

Menurut da Costa, ada sejumlah indikasi tindak pidana korupsi terutama di Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang yang mesti menjadi perhatian serius Kajari yang baru. Misalnya, pembangunan beberapa Puskesmas yang mangkrak di Amfoang Timur dan kini menjadi rumah hantu.

Belum lagi soal pembangunan 13 gedung puskesmas yang bersumber dari DAK Afirmasi 2018 yang terkesan dipaksakan selesai bahkan ada pula yang belum selesai hingga hari ini, pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) tanpa dilengkapi jaringan pipa.

Padahal, IPAL berfungsi membuang limbah biologis dan kimiawi dari air sehingga memungkinkan air dapat digunakan pada aktivitas lainnya.

Selain soal pembangunan puskesmas dan IPAL, dirinya juga meminta pimpinan baru di Kejari Kabupaten Kupang untuk menelisik persoalan Rehabilitasi gedung RSUD Naibonat, Rumah Dinas Dokter dan Kantor Dinkes yang konon katanya menelan biaya miliaran rupiah.

"Silahkan penyidik turunkan tim ahli untuk melihat bangunan puskesmas, apakah sesuai spek atau tidak. Akan ditemukan karena ada beberapa bangunan puskesmas yang dikerjakan asal jadi, apalagi soal IPAL yang tidak berfungsi,"tegasnya.

Ia mengatakan, terdapat sejumlah indikasi tindak pidana korupsi yang sengaja didiamkan oleh penegak hukum, walaupun sejumlah persoalan itu menjadi temuan Sidak Wabup Kupang dan bahkan terpublikasi oleh media.
Puskesmas Oepoli Kecamatan Amfoang Timur jadi rumah hantu. Foto diambil tanggal 08 Agustus 2019. (Foto: Jermi Mone)

"Indikasi ada proyek puskesmas dalam laporan baru 70 persen tapi pencairan dana sudah 100 persen. Ada proyek terindikasi korupsi, tapi diam begitu saja. Ini kan  ada koorporasi yang ibaratnya penyakit yang sudah kronis sehingga perlu diobati. Saya kira dalam langkah awal ini, harapan saya Ibu Kajari bisa atasi,” harapnya.

Tim Pengawal dan Pengamanan Pembangunan dan Pemerintahan Daerah (TP4D) yang pimpin Kasie Intel Kejari juga dinilai tidak bekerja maksimal. Dalam kasus pembangunan puskesmas dan IPAL, TP4D seperti "mandul". Hal ini karena luas wilayah penyebaran menjadi kendala TP4D mengawasi pemabanguna dan laporan ABS dari PPK bersama Konsultan Pengawas. (Sully).

About Author

Berita Terbaru