YURISTGAMEINIGAMEID101

Nama Sejumlah Guru Kontrak Hilang dari SK Bupati Kupang

Oelamasi, Independen-news.com - Nama sejumlah guru kontrak daerah tiba - tiba hilang dari Surat Keputusan (SK) Bupati Kupang Nomor 205/KEP/HK/2019 tentang Pengangkatan kembali guru kontrak daerah pada TK, SD/MI, SMP/MTs Negeri dan Swasta di Kabupaten Kupang.

Dengan terbitnya SK Bupati Kupang itu, maka terdapat sekitar 133 orang guru kontrak daerah yang sudah mengabdi antara 9 - 20 tahun tidak lagi di akui sebagai guru kontrak daerah.

Akibat tidak di akomodir lagi dalam SK Bupati Kupang tahun 2019, 15 orang guru kontrak daerah mengadukan nasibnya ke wakil rakyat di gedung DPRD, Jumat 05 Juli 2019. Namun, guru kontrak daerah yang hendak mengadukan nasibnya tidak berhasil bertemu pimpinan DPRD.

Sekitar 15 orang guru kontrak daerah itu hanya bertemu dua orang anggota DPRD yaitu Daud Ullu dan Ferdinan Teuf.

Salah satu tenaga kontrak yang tidak di akomodir lagi dalam SK Bupati Kupang, Alfred Apolos Rini, Asal SD Retraen Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang -NTT, Sabtu (06/07/2019) via sambungan telepon mengadakan, dirinya dan sejumlah tenaga kontrak tidak lagi di akomodir.

Menurutnya, informasi yang di peroleh melalui Dinas P&K Kabupaten Kupang bahwa untuk tahun 2019 seluruh tenaga guru kontrak daerah yang hanya lulusan SMA tidak di akomodir lagi, pemerintah hanya akomodor lulusan sarjana.

Informasi yang diperoleh dari dinas katanya, justru saat para guru kontrak daerah ingin mengecek SK, saat melengkapi berkas berupa Surat Perintah Kerja (SPK) tidak ada informasi seperti itu, tenaga guru kontrak daerah jusrtu baru tahu pasca di terbitkan SK Bupati Kupang.

Alfred Apolos Rini mengatakan, dirinya bukan lulusan SMA tapi lulusan UT Jurusan PGSD-SD tapi tetap tidak di akomodir juga dalam SK Bupati Kupang. Dinas beralasan terjadi kesalahan pengetikan SK oleh BKD Kabupaten Kupang.

Ia mengatakan, sah - sah saja jika lulusan SMA tidak di akomodir lagi sebagai guru kontrak daerah, tapi anehnya ia mengenal persis seorang guru kontrak daerah yang di akomodir dalam SK justru hanya tamatan SMA namun dalam kolom pendidikan tertulis lulusan sarjana.

Bukan hanya itu, terdapat beberapa nama dalam SK ada yang tidak tertulis jelas unit kerja, hanya tertulis nama kecamatan saja.

Setelah dari gedung DPRD, 15 orang guru kontrak daerah yang tidak di akomodir itu pun bertemu dengan Bupati Kupang Korinus Masneno di ruang kerjanya.

Dalam pertemuan dengan Bupati Kupang, di putuskan bahwa Bupati Kupang akan melakukan revisi SK hingga tanggal 05 Agustus 2019 untuk kembali mengakomodir mereka yang lulusan sarjana, sementara untuk lulusan SMA tetap tidak akan di akomodir.

Daud Ullu, Anggota DPRD Kabupaten Kupang yang di konfirmasi via sambungan telepon, membenarkan dirinya bersama Ferdinan Teuf yang menerima sejumlah guru kontrak daerah di gedung DPRD.

Ia mengatakan, dirinya hanya menerima pengaduan guru-guru kontrak daerah itu untuk kemudian di lanjutkan ke pimpinan DPRD. Langkah selanjutnya akan di putuskan oleh pimpinan DPRD.

Sementara itu, Imanuel M. E Buan, Kepala Dinas P&K Kabupaten Kupang yang hendak di konfirmasi via sambungan telepon belum memberikan respon. (Sully).


About Author

Berita Terbaru