YURISTGAMEINIGAMEID101

DPRD Nilai Pemkab Kupang Lakukan Kesalahan

Oelamasi, Independen-news.com - Lembaga DPRD menilai Pemerintah Kabupaten Kupang membuat kesalahan fatal terkait tidak di akomodirnya 133 orang guru kontrak dalam SK Bupati Kupang tahun 2019.

Penilaian ini di lontarkan Anton Natun, Ketua Komis C DPRD Kabupaten Kupang, Senin (08/07/2019) di Gedung DPRD pasca melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas P&K, BKPSDM dan guru kontrak daerah yang tidak di akomodir itu.

Anton Natun mengatakan, memang benar terdapat aturan bahwa guru yang bukan lulusan Sarjana tidak boleh melakukan KBM di kelas. Tapi proses pemberhentian para guru kontrak daerah mesti melalui mekanisme secara prosedural bukan semena - mena.

Proses pemberhentian 133 guru kontrak daerah tidak segampang membalik telapak tangan, mesti melalui mekanisme yang benar, misalnya pemberitahuan atau surat edaran dan semacamnya, sehingga guru kontrak daerah tahu persis posisinya.

Ia mengatakan, Jika sudah ada surat pemberitahuan sebelumnya maka suka atau tidak suka harus di terima oleh guru-guru kontrak daerah. "Pemberhentian harus melalui mekanisme tapi kalau langsung di pecat saya tidak sepakat,"Ujar Anton Natun.

Ia menilai ada kesalahan fatal yang di lakukan Pemerintah Kabupaten Kupang melalui Dinas P&K. 

Pertama : pada bulan Januari 2019, para guru kontrak daerah masih diminta oleh Dinas P&K untuk memasukan Surat Perjanjian Kerja (SPK). Artinya bahwa Pemkab Kupang masih mengakui para guru kontrak daerah. Kedua : aturan mengenai lulusan SMA tidak dalat di akomodir sebagai tenaga guru tidak pernah di sosialisasikan sehingga tidak tidak dapat di berhentikan.

Ketiga : SK Bupati Kupang Nomor 205/KEP/HK/2019 tentang Pengangkatan kembali guru kontrak daerah pada TK, SD/MI, SMP/MTs Negeri dan Swasta di Kabupaten Kupang baru terbit 26 Juni 2019. Artinya sekitar 6 bulan guru kontrak daerah telah mengabdi untuk daerah dan karena itu honornya harus di bayarkan.

Menurutnya, SK Bupati Kupang itu harusnya di terbitkan sekitar bulan janiari atau februari 2019 sehingga bagi mereka yang tidak di akomodir tidak menuntut soal honor. 

Asas keadilan sosial bagi masyarakat mesti menjadi perhatian serius Pemkab Kupang, guru kontrak daerah juga bagian dari masyarakat yang perlu diperhatikan oleh pemerintah. "ini perseden buruk bagi pemkab kupang, jika pemerintah tidak kerja untuk sejahterakan masyarakat, berarti pemerintah melanggar UUD 1945," Ungkap Anton Natun.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Kupang, Yosef Lede mengatakan, Pemkab Kupang mesti arif dan bijaksana. Pemberhentian guru kontrak daerah merupakan kekeliruan pemerintah.

Ia mengatakan, bila memang ada aturan soal SMA tidak boleh mengajar maka mestinya aturan itu di informasikan paling lambat bulan Nopember atau bulan Desember 2018 sehingga di ketahui dengan baik.

Menurutnya, solusinya bahwa lembaga DPRD akan berkoordinasi dengan Pemkab Kupang dan sementara itu Pemkab juga berkoordinasi dengan BPK agar ada dispensasi sambil pemerintah menerbitkan surat edaran. " ini solusi agar ke depan tidak boleh lagi terjadi seperti ini,"Ungkapnya singkat. (Sully).
Suasana RDP Komisi C DPRD Kabupaten Kupang bersama Dinas P&K, BKPSDM dan Guru Kontrak Daerah yang tidak diakomodir dalam SK Bupati Kupang, Senin 08 Juli 2019 di Ruang Rapat Komisi C.

About Author

Berita Terbaru