YURISTGAMEINIGAMEID101

Kades Bokong di Nilai Tertutup Kelola Dana Desa

Oelamasi, Independen-news.com - Kepala Desa Bokong, Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang - NTT di nilai oleh warganya sangat tertutup soal pengelolaan Dana Desa.

Penilaian ini di lontarkan oleh salah seorang warga Desa Bokong yang enggan namanya disebut, saat menghubungi Independen-news.com, Rabu (26/06/2019) via sambungan telepon.

Menurut warga itu, masyarakat di Dusun Naiotel tiba - tiba di kejutkan adanya aktifitas untuk pembangunan jalan sepanjang 1500 meter. Jalan sepanjang 1500 meter itu akan menghubungkan antara batas desa Baumata Utara menuju Dusun Naiotel Desa Bokong.

Saat ini katanya, material berupa batu kali dan pasir batu sudah ada di lokasi, namun anehnya warga tidak pernah di berikan informasi terkait pembangunan jalan tersebut. Warga juga mengaku tidak pernah ada rapat yang membahas soal pembangunan jalan, Kades hanya memberi info bahwa akan ada pembangunan jalan.

Ia mengatakan, warga berusaha konfirmasi ke Kepala Desa Bokong tapi tetap saja tidak di beri jawaban soal sumber dana dari mana, berapa jumlah dana. Bahkan, Kepala Dusun Naiotel pun saat di tanya warga ternyata juga tidak mengerti soal pembangunan jalan.

Warga Dusun Naiotel katanya, hanya ingin mengetahui asal muasal dana, apakah menggunakan dana desa atau ada sumber dana lain. Sebab, dalam pekerjaan pasti ada RAB yang menjabarkan secara rinci soal berapa nilai HOK, soal material, apakah juga menggunakan alat berat dan soal pemberdayaan masyarakat Dusun Naiotel.

"Dong (mereka-red) ambil batu dan sertu dari kali, jadi kita tanya tapi tidak mau kasi tau ini, kita mau tau dari mana, kades seolah jadi ketua umum TPK. Masa Kadea ketua umum TPK, kita pu keadaan su bagini baru buat katong lagi,"Ungkapnya.

Nitanel Atimeta, Kepala Desa Bokong yang di konfirmasi via sambungan telepon mengatakan, masyarakat boleh mengadu kemana saja sebab pekerjaan belum juga di laksanakan.

Pembangunan jalan sepanjang 1500 meter telah termuat dalam RAPBDes dan RKPDes sehingga mesti di kerjakan, proses pekerjaan sepenuhnya di kelola oleh TPK bukan Kepala Desa.

"Jadi masyarakat boleh omong, masyarakat boleh mengadu, dana belum ada dan sudah masuk RKPDes sehingga tidak bisa dipindahkan ke mana - mana, mau prosesnya bagaimana itu urusan TPK bukan Kepala Desa," Ujar Kades Bokong Nitanel Atimeta. 

Sementara itu, Salmun Taimenas, Ketua TPK Desa Bokong yang hendak di konfirmasi via sambungan telepon, namun nomor telepon miliknya sedang tidak aktif. (Sully).

About Author

Berita Terbaru