YURISTGAMEINIGAMEID101

Tender Proyek Harus Bebas Unsur Subjektif

Oelamasi, Independen-news.com - Proses tender melalui sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) harus di jamin bebas dari unsur subjektif atau suka dan tidak suka. Sistem LPSE bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, mutu, dan transparansi dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

Demikian di ungkapkan oleh Andre Koreh mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTT, Selasa (28/05/2019) di ruang rapat Bupati Kupang saat Diskusi bersama pimpinan OPD pengguna DAK dan DAU, LPSE, Bidang Administrasi Pembangunan dan ULP.

Turut hadir dalam diskusi yang dipimpin Wakil Bupati Kupang Jerry Manafe antara lain dua mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTT yaitu Piet Djami Rebo dan Andre Koreh, Ketua Lembaga Penyedia Jasa Konstruksi Daerah (LPJKD) Paul Tanggela, Ketua Inkindo Joseph Liem, LPSE, ULP dan semua pimpinan OPD pengguna DAK dan DAU.

Menurutnya, LPSE dalam proses tender tidak boleh manipulatif dan berorientasi pada rasa suka atau tidak suka atau subjektif semata. Hadirnya LPSE dengan sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik mestinya menghasilkan penyedia jasa yang berkualitas.

Ia mengatakan, LPSE mestinya menghasilkan penyedia jasa yang terbaik dan berkualitas, sebab menjadi ironi bila LPSE kemudian memenangkan pihak yang tidak berkualitas apalagi penilaianya secara subjektif.

Dampaknya ketika LPSE menentukan penyedia jasa yang tidak berkualitas tentu berakibat pada pelaksanaan pekerjaan di lapangan. "penyedia jasa kita niatkan pada orang tertentu dan kita paksakan untuk dia jadi pemenang dan nanti jadi soal,"Ujarnya.

Saat menentukan pemenang lelang karena unsur subjektif katanya, LPSE pasti akan berhadapan dengan persoalan hukum. Saat terjadi proses hukum, salah satu alat bukti yang digunakan oleh pihak penegak hukum adalah proses lelang. "orang yang harusnya menang tapi tidak menang, malah yang kalah itu yang di menangkan hanya karena subjektifitas kita,"Ungkap Andre Koreh.

Alat bukti kedua selain proses lelang adalah kerugian keuangan negara dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, salah menggunakan kewenangan yang berakibat terjadi kerugian negara dan ini memenuhi unsur perbuatan melawan hukum. (Sully)

About Author

Berita Terbaru