YURISTGAMEINIGAMEID101

Ini Solusi Atasi Kelangkaan Pupuk Bagi Petani

Oelamasi, Independen-news.com - Kesulitan memperoleh pupuk subsidi terutama pada musim tanam satu dan dua (MT I, II) masih di rasakan oleh sebagian petani di Kabupaten Kupang. 

Kabupaten Kupang sebagai wilayah dengan jumlah areal lahan pertanian baik lahan basah maupun lahan kering cukup luas, maka dengan demikian petani menjadi mata pencarian atau pekerjaan utama yang mendominasi di wilayah ini.

Namun ternyata, peningkatan produktifitas petani pun ditentukan oleh ketersediaan pupuk. Alokasi pupuk subsidi yang disediakan oleh pemerintah sejatinya tidak mampu menutupi kebutuhan pupuk bagi petani walaupun jumlah alokasi setiap jenis pupuk cukup besar.

Fenomena ini terus saja di alami petani di Kabupaten Kupang, lebih parah lagi adanya spekulasi yang di mainkan untuk menimbun pupuk atas alasan RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok).

Berikut Ini solusi mengatasi kelangkaan pupuk bagi petani menurut pandangan Yoyarib Mau, S.Th, S.I.P, Calon Anggota Legislatif (Caleg) Nomor Urut 2 Asal Partai NasDem, Dapil 1 Kabupaten Kupang (Kecamatan Taebenu, Kecamatan Kupang Tengah, Kecamatan Kupang Timur dan Kecamatan Amabi Oefeto).

1. Kartu E-Petani

Pemerintah Kabupaten Kupang Periode 2019 - 2024 masa kepemimpinan Korinus Masneno dan Jerry Manafe perlu meluncurkan Kartu E-Petani.

Alasan utama mendorong pemerintah meluncurkan Kartu E-Petani adalah untuk penyajian data secara valid dan akurat. Selain penyajian data valid, kemajuan teknologi di era ini memaksa pemerintah mesti menggunakan aplikasi secara digital dan terpusat. "meminjam istilah Pak Presiden Jokowi yaitu Dilan atau Digital Melayani,"Ungkap Caleg yang akrab di sapa Yarib Mau, Senin (01/04/2019) di Kupang.

Menurutnya, ujung tombak peningkatan hasil pertanian ada di pundak kelompok tani (Poktan). Sering di jumpai bahwa Poktan hanya bermodal Surat Keputusan Kepala Desa sehingga kadang tidak tercatat secara baik di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kupang.

Poktan sebagai ujung tombak kadang kala tidak mendapat pendampingan secara berkala sehingga dengan kaburnya data poktan kemudian berimbas pada pemanfaatan pupuk, semua hal ini terjadi karena Dinas tidak memiliki data valid.

Data poktan berkaitan jumlah lahan garapan yang dimiliki poktan, berikut jumlah real kebutuhan pupuk setiap musim tanam termasuk soal pendampingan berkala. Dengan pendampingan yang kurang baik maka pertanian hanya menjadi rutinitas petani mengumpulkan bahan makanan.

Sebagai akibat data tidak valid, maka penggunaan pupuk pun tidak maksimal, jumlah lahan milik petani tidak sebanding dengan kebutuhan pupuk setiap musim tanam.

Kartu E-Petani hadir sebagai alat kontrol pemerintah untuk penggunaan pupuk subsidi, dengan data valid antara jumlah total kelompok tani, jumlah kebutuhan pupuk per hektar maka distribusi pupuk dapat di kontrol dengan baik oleh pemerintah.

Semua petani anggota Poktan wajib memegang Kartu E-Petani maka saat petani akan membeli pupuk pada BUMD atau BUMDes sebagai distributor yang ditunjuk pemerintah (bukan distributor swasta), maka data petani bersangkutan dapat di lihat secara jelas soal jumlah lahan garapan dan kebutuhan pupuk satu musim tanam.

2. Data Kelompok Tani

Disinyalir Dinas terkait saat ini tidak memiliki data akurat tentang jumlah Poktan di Kabupaten Kupang termasuk pula di antaranya petani yang belum tergabung dalam Poktan.

Akibatnya jelas bahwa kebutuhan pupuk satu musim tanam kadang ada kelebihan namun kadangkala ada kekurangan pupuk. Tidak jelasnya data poktan menjadi wilayah abu - abu yang berhasil di mainkan oleh para spekulan untuk menimbun pupuk.

RDKK dapat di kamuflase dengan memasukan nama fiktif untuk tujuan memperoleh pupuk seolah - olah petani telah memperoleh pupuk, padahal nyatanya bukan untuk petani.

Data Poktan dan jumlah lahan petani serta kebutuhan pupuk dapat di cover dalam E-Petani. Dengan Kartu E-Petani secara online maka kemungkinan menggunakan nama yang sama untuk mengambil jatah pupuk tidak akan pernah terjadi.

3. Peran Anggota DPRD

Kartu E-Petani merupakan terjemahan dari salah satu tugas DPRD melakukan pengawasan. Anggota DPRD mestinya mendorong pemerintah sebagai eksekutor program untuk melakukan terobosan program bagi petani di Kabupaten Kupang.

Dalam satu kesempatan melakukan kampanye terbatas di wilayah Kecamatan Kupang Tengah, mantan staf ahli Viktor Bungtilu Laiskodat di DPR RI mengatakan bahwa menjadi anggota DPRD bukan untuk mencari makan apalagi untuk menghabiskan masa tua sebagai anggota DPRD.

Oleh karena itu, jika terpilih menjadi anggota DPRD maka ia akan berkoordinasi dengan duet pemimpin Kabupaten Kupang periode 2019 - 2024 agar segera mungkin mendorong hadirnya program Kartu E-Petani.

Kartu E-Petani akan menjadi solusi tepat mengatasi persoalan kelangkaan pupuk di Kabupaten Kupang, apalagi sejalan dengan program kerja pemerintah Kabupaten Kupang yaitu Revolusi 5 P ( Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Pariwisata).

Sebagai politisi muda Partai NasDem, ia bertekad kuat untuk berjuang bagi masyarakat Kabupaten Kupang dan salah satunya dengan ide tentang Kartu E-Petani itu. (Sully).

About Author

Berita Terbaru

1 Komentar:

avatar

Good Job buat Om Yermy

Balas