YURISTGAMEINIGAMEID101

Sehari menjabat, Plh Bupati "di obok-obok" DPRD Kabupaten Kupang

Oelamasi, Independen-news.com - Baru sehari menjabat sebagai Pelaksana Harian (Plh) Bupati Kupang, Ir. Obet Laha langsung "di obok-obok" oleh Lembaga DPRD Kabupaten Kupang.

Interupsi dan pernyataan keras pimpinan dan anggota DPRD kepada pemerintah Kabupaten Kupang yang untuk sementara waktu di nahkodai oleh Ir. Obet Laha sebagai Plh Bupati Kupang terkait beberapa agenda penting dalam RDP lintas Komisi, Selasa (26/03/2019) di Gedung DPRD.

Bahkan, saking panasnya perang argumen membuat Plh. Bupati Kupang batal berangkat ke jakarta menghadiri undangan Kejari Kabupaten Kupang. Walaupun sebelumnya Plh Bupati sempat meminta ijin untuk berangkat namun akhirnya batal.

Ketua DPRD Kabupaten Kupang, Yosef Lede saat membuka RDP secara resmi menyampaikan bahwa agenda rapat terkait dengan lenyapnya sejumlah dana untuk program yang sudah di sepakati dalam paripurna APBD T.A 2019.

Lenyapnya sejumlah dana untuk program itu antara lain dana sebesar 3 miliard untuk Dinas Perumahan, dana 19 miliard untuk RSUD Naibonat serta program lainya hasil laporan masyarakat ke DPRD.

Mekanisme anggaran sesuai regulasi di bahas oleh DPRD bersama pemerintah, hasilnya di putuskan dalam rapat paripurna bukan malakukan aksi coret di luar mekanisme yang berlaku. Jika memang suatu program tidak dapat di akomodir dalam APBD maka harus melalui sidang paripurna bukan malah lenyap di luar rapat paripurna.

Ketua Fraksi Partai NasDem sekaligus Ketua Komisi B, Sofia Malelak - de Haan mengatakan dana 19 miliard untuk RSUD Naibonat sudah terlebur dalam program dan kegiatan di lintas OPD. Dengan demikian dampaknya jelas akan ada peningkatan defisit APBD T.A 2019.

"saya ketua Komisi B saya tidak mau di tipu, saya minta kejujuran pemerintah untuk menjelasakan hal ini, karena nanti ujung-ujungnya ada tambahan defisit,"Bebernya.

Ia juga menyorot soal janji Plt Bupati Kupang Korinus Masneno yang akan eksekusi program hasil Pokir DPRD pada awal tahun 2019. Ia meminta pemerintah untuk tegas apakah program hasil Pokir DPRD dapat di eksekusi atau tidak agar masyarakat nantinya tidak menyalahkan DPRD.

Menurutnya, dalam dokumen APBD harus mengakomodir tiga bentuk perencanaan yaitu Politis, Partisipatif dan Teknokratis. "Saya tidak mau dengar bahwa semua program hasil pokir kemudian di potong oleh TAPD atau OPD karena mereka tidak diberi kewenangan untuk itu,"Tegasnya.

Ketua Komisi C, Anton Natun dalam pandanganya mengatakan bahwa pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan di atas dasar kepatutan dan berdasarkan aturan. 

Bagaimana mungkin APBD sudah di di bahas kemudian di tetapkan dalam rapat paripurna dan juga telah di evaluasi oleh Pemerintah Provinsi NTT kemudian di coret oleh pemerintah. Hal ini di lihatnya sebagai bentuk pemerintah tidak menghargai lembaga DPRD, kehormatan DPRD di injak-injak oleh pemerintah.

"Sekda,  camkan itu baik-baik, ini bukan lembaga dari pasar, ini lembaga hadir karena konstitusi, saya kasi ingat kalau mau jadi sekda yang baik,"Ujarnya.

Ia menyangkan sikap Pemerintah yang mencoret sejumlah program yang sudah di sepakati bersama dalam rapat paripurna dan telah pula di evaluasi oleh Pemerintah Provinsi. "saya tanya, mana aturan yang memberikan ruang mencoret APBD, ini negara konstitusi, kalau ini terjadi terus maka rusaklah pemerintah, ingat sekda dan teman-teman jangan bikin malu-malu pemerintah,"Katanya.

Menjawab hal itu, Plh Bupati Kupang Ir. Obet Laha sekaligus sebagai Sekda Kabupaten Kupang mengatakan bahwa terkait dana 3 miliard untuk dinas perumahan ternyata tidak ada dalam KUA-PPAS.

Sementara untuk dana 19 miliard untuk RSUD Naibonat pada awalnya ada termuat dalam KUA-PPAS, tapi kemudian penjabaran dalam uraian belanja tidak termuat sehingga sistem keuangan tidak dapat terbaca.

Untuk itu, ia perintahkan agar segera di buat telaah staf, untuk selanjutnya di terbitkan Peraturan Bupati Kupang (Perbub) sehingga dapat di eksekusi anggaran atau penyesuaian dalam perubahan anggaran. (Sully).

About Author

Berita Terbaru