YURISTGAMEINIGAMEID101

Kadis Sosial : Kalau Ada Pemotongan Silahkan Lapor Polisi

Oelamasi, Independen-news.com - Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kupang menyatakan jika benar ada pemotongan dana bantuan rumah, silahkan lapor polisi saja.

Fahren Funay, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kupang, Selasa (05/03/2019) malam via sambungan telepon mengatakan dana bantuan rumah layak huni tidak boleh ada pemotongan dalam bentuk apapun.

Ia mengatakan, dana bantuan rumah layak huni merupakan program Kementerian Sosial RI yang langsung di cairkan ke rekening milik kelompok.
Dalam aturan tidak ada pemotongan apapun. Apabila ada pemotongan maka itu menyalahi aturan dan aparat kepolisian bisa mengambil tindakan.

"Tidak ada itu pemotongan. Dana cuma Rp 15 juta lalu dipotong apakah cukup bangun rumah. Warga penerima ambil utuh tidak boleh ada pemotongan. 
Dana itu langsung masuk ke rekening kelompok. Tentu ada mekanismenya tapi tidak ada pemotongan. Jika ada potong lapor polisi supaya tangkap," tegasnya.

https://www.independen-news.com/2019/03/dana-bantuan-rumah-layak-huni-bagi.html

Di beritakan sebelumya, dana bantuan pemerintah untuk membangun rumah layak huni sebesar lima belas juta rupiah bagi 10 orang Kepala Keluarga di Pulau Semau terindikasi di "sunat".

Aksi "sunat" uang sebesar lima juta rupiah per KK penerima bantuan rumah terindikasi di lakukan oleh oknum pendamping program,  kabarnya pemotongan itu untuk biaya administrasi.

Buce Tapatap, warga Rt 04/Rw.02 Dusun 2 Desa Uilelot Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang - NTT sekaligus sebagai salah seorang penerima bantuan, Senin (04/03/2019) via sambungan telepon beberkan faktanya.

Menurutnya, sebanyak 10 KK di Desa Uilelot Kecamatan Semau ditetapkan sebagai penerima bantuan rumah layak huni oleh pemerintah. Bantuan yang di berikan kepada penerima bukan dalam bentuk uang tunai, namun dalam bentuk bahan bangunan untuk membangun rumah ukuran 5 × 7 meter persegi.

Masing - masing penerima bantuan kata dia, dapat bahan bangunan setara dengan nominal uang sebesar Rp. 15.000.000,-. Total dana untuk 10 orang KK sebesar Rp. 150.000.000,-.

Sejak proses awal tidak pernah ada informasi soal pemotongan itu, bahkan oleh pendamping di peroleh penjelasan bahwa bantuan rumah layak huni itu tidak di pungut biaya dengan alasan apapun.

Setelah uang di cairkan ke rekening kelompok sebesar Rp. 150.000.000,- ketua kelompok pun membelanjakan bahan bangunan sesuai jumlah yang mestinya di terima per KK. (Sully)
Fahren Funay, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kupang

About Author

Berita Terbaru