YURISTGAMEINIGAMEID101

DPRD Sorot Keras Dana DAK 19 M Lenyap dari APBD

Oelamasi, Independen-news.com - Lembaga perwakilan rakyat Kabupaten Kupang keras menyorot soal lenyapnya Dana Alokasi Khusus (DAK) Afirmasi sebesar 19 miliard untuk RSUD Naibonat, Kabupaten Kupang - NTT.

Dana sebesar itu yang bersumber dari DAK T.A 2019 seyogianya di alokasikan untuk pembangunan RSUD Naibonat, namun tiba - tiba hilang lenyap dari APBG Kabupaten Kupang T.A 2019.

Padahal dana itu telah di bahas bersama DPRD Kabupaten Kupang bersama Pemerintah dan telah pula di sahkan menjadi Perda Kabupaten Kupang tentang APBD.

Hal ini kemudian menuai protes keras dari lembaga DPRD yang tak segan - segan menuding ada campur tangan pihak tidak bertanggung jawab secara sepihak di luar mekanisme mencoret dana itu. 

Sekda Kabupaten Kupang sekaligus Plh Bupati,  Ir. Obet Laha di tuding tidak mampu mengelola pemerintahan hingga tudingan bahwa pemerintah telah menginjak kehormatan lembaga DPRD dengan mencoret sejumlah program kegiatan hasil paripurna anggaran.

Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Kupang, Anton Natun menyoroti dengan keras lenyapnya dana DAK 19 miliard untuk RSUD Naibonat itu.

Politisi Partai Hanura ini dana 19 miliard yang di alokasikan pemerintah pusat merupakan dana DAK afirmasi dengan juknis dan ketentuan baku tidak dapat di ubah, TAPD mestinya paham benar mekanisme penyaluran dana DAK itu.

Dana DAK 19 miliard sepertinya telah di bagi - bagi oleh BPKAD untuk lintas OPD. "Itu dana DAK, mekanismenya jelas, bagaimana bisa masuk ke OPD lain kalau bukan mainan teman-teman ini dan itu pidana pak,"Ungkap Anton Natun, Selasa (26/03/2019) di Gedung DPRD.

Aksi membagi dana DAK 19 miliard untuk OPD di nilainya sebagai tindakan sewenang - wenang dan tidak dapat di kontrol oleh TAPD. "kalau tidak mampu jangan jadi sekda, kasian pemerintah kalau seperti ini,"Ujarnya.

Sementara itu, Tomy da Costa Anggota Komisi C mengatakan dana 19 miliard itu untuk RSUD Naibonat bukan di bagi-bagikan ke OPD lain karena dana itu sudah tercatat dalam E-Planning pemerintah pusat. "dana itu bukan di bagikan ke OPD oleh BPKAD, itu tidak boleh, kalau itu terjadi maka sudah melanggar aturan dan jika pimpinan setuju kami lapor polisi,"Kata Tomy da Costa Politisi Gerindra.

Dampak dari semua itu katanya, akan terjadi peningkatan defisit APBD TA 2019. Ia mencontohkan saat pembahasan APBD di sepakati estimasi defisit APBD sebesar 77 miliard namun anehnya pasca evaluasi APBD ternyata terjadi peningkatan defisit sebesar 87 miliard.

DPRD sebagai lembaga yang di beri tugas oleh undang - undang membahas anggaran bahkan tidak punya kewenangan mengotak-atik dana yang bersumber dari dana DAK. "ini BPKAD yang bagi-bagi, dasarnya apa kamu pecah-pecahkan dana itu. kewenangan ada di DPRD,"Bebernya.

Plh Bupati Kupang Ir. Obet Laha mengatakan dana 19 miliard untuk RSUD Naibonat pada awalnya ada termuat dalam KUA-PPAS, tapi kemudian penjabaran dalam uraian belanja tidak termuat sehingga sistem keuangan tidak dapat terbaca. 

"Dana 19 miliard ada di KUA-PPAS, karena waktu itu belum ada rincian maka dana itu tidak dapat di masukan,"Ungkap Plh Bupati Kupang Obet Laha. (Sully)

About Author

Berita Terbaru