YURISTGAMEINIGAMEID101

Dana Bantuan Rumah Layak Huni Bagi Warga Semau di "Sunat"

Oelamasi, Independen-news.com - Dana bantuan pemerintah untuk membangun rumah layak huni sebesar lima belas juta rupiah bagi 10 orang Kepala Keluarga di Pulau Semau terindikasi di "sunat".

Aksi "sunat" uang sebesar lima juta rupiah per KK penerima bantuan rumah terindikasi di lakukan oleh oknum pendamping program,  kabarnya pemotongan itu untuk biaya administrasi.

Buce Tapatap, warga Rt 04/Rw.02 Dusun 2 Desa Uilelot Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang - NTT sekaligus sebagai salah seorang penerima bantuan, Senin (04/03/2019) via sambungan telepon beberkan faktanya.

Menurutnya, sebanyak 10 KK di Desa Uilelot Kecamatan Semau ditetapkan sebagai penerima bantuan rumah layak huni oleh pemerintah. Bantuan yang di berikan kepada penerima bukan dalam bentuk uang tunai, namun dalam bentuk bahan bangunan untuk membangun rumah ukuran 5 × 7 meter persegi.

Masing - masing penerima bantuan kata dia, dapat bahan bangunan setara dengan nominal uang sebesar Rp. 15.000.000,-. Total dana untuk 10 orang KK sebesar Rp. 150.000.000,-.

Sejak proses awal tidak pernah ada informasi soal pemotongan itu, bahkan oleh pendamping di peroleh penjelasan bahwa bantuan rumah layak huni itu tidak di pungut biaya dengan alasan apapun.

Setelah uang di cairkan ke rekening kelompok sebesar Rp. 150.000.000,- ketua kelompok pun membelanjakan bahan bangunan sesuai jumlah yang mestinya di terima per KK.

Anehnya, saat rapat terakhir tanggal 02 Maret 2019 lalu, barulah informasi di sampaikan oleh Sakarias Nisi pendamping program bahwa pemotongan uang sebesar Rp. 5.000.000,- per KK langsung di potong untuk biaya administrasi.

"yang kami tau uang sebesar Rp. 150.000.000,- lengkap masuk ke rekening kelompok untuk 10 orang KK penerima, kemudian setelah ketua dan bendahara belanja bahan barulah kami di informasi bahwa ada potongan lima juta rupiah per KK,"Ungkap Buce Tapatab.

Bukan cuma itu saja, Buce Tapatab pun mengungkap bahwa pembagian bahan bangunan untuk 10 orang KK penerima juga tidak merata. Ada 8 orang KK penerima mendapat 20 sak semen, ada 1 KK hanya dapat 10 sak semen, ada juga 1 KK hanya dapat seng 10 lembar.

Salah satu penerima lainya, Siriatus Kudang Laiskodat, warga Rt. 03/Rw. 02 Desa Uilelot mengatakan pemotongan uang lima juta rupiah itu memang benar adanya.

Ia mengatakan, informasi tentang pemotongan baru di peroleh warga saat rapat tanggal 02 Maret 2019 di rumah Ketua Kelompok, rapat di pimpin oleh pendamping program yaitu Sakarias Nisi.

Awalnya, warga bertanya soal bahan bangunan yang diterima tidak merata. Ada yang dapat batako 502 buah, ada 200 buag, ada pula 760 buah.  Bahan bangunan lain yaitu semen, ada yang dapat 20 sak, ada yang 10 sak.

Untuk seng ada yang dapat 50 lembar, sementara lainnya dapat 40 lembar tapi ada pula dapat 10 lembar saja. Untuk besi beton ukuran 8 mm 10 staf, ukuran 3 mm 5 staf dan kawat ikat 1,5 Kilogram.

"Kami tanya kuitansi apakah sudah sesuai RAB tapi pendamping jawab bahwa kuitansi tidak bisa diberikan ke anggota, nanti setelah selesai kerja baru serahkan, bahan yang kami terima tidak sesuai jumlah nominal uang,"Beber Laiskodat.

Malam itu kata dia, baru terungkap ada pemotongan uang lima juta rupiah, pendamping menjelaskan bahwa uang itu untuk biaya administrasi dan uang jalan pendamping. Artinya, total uang yang di potong dari 10 orang KK penerima bantuan sebesar Rp. 50.000.000,-.

Atas pemotongan itu, Ketua dan bendahara kelompok hanya belanja memggunakan uang sebesar Rp. 10.000.000,- per KK. Akibatnya, bahan bangunan yag di dapat tidak bisa untuk bangun rumah ukuran 5 × 7 meter sesuai aturan.

"bahan yang ada hanya cukup bangun WC, masa pemerintah beri bantuan modelnya untuk menyusahkan masyarakat, kami 6 orang KK penerima tolak,"Tegasnya.

Sampai berita ini di publikasi, pendamping program belum dapat di konfirmasi. (Sully).
Foto : Ilustrasi



About Author

Berita Terbaru