YURISTGAMEINIGAMEID101

Bawaslu Kabupaten Kupang Beber Tahapan Pemilu Rentan Kecurangan

Kupang, Independen-news.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)  Kabupaten beberkan tahapan pelaksanaan pemilu yang terindikasi rentan terjadi kecurangan.

Imelda P. J Daly, Koordinator Devisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Kupang memaparkan materi tentang pengawasan tahapan pemilu pada sosialisasi pengawasan partisipatif tahapan pemilu 2019, Jumat (01/03/2019) di Neo Hotel Kupang.

Di hadapan 100 orang peserta lintas elemen masyarakat, ia menjelaskan bahwa terdapat beberapa tahapan yang rentan terjadi kecurangan, pada tahapan itu di butuhkan peran masyarakat untuk turut melakukan pengawasan secara partisipatif.

Tahapan tersebut bebernya, pertama tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih. Kedua, pelaksanaan kampanye. Pada tahap ini kecurangan yang terindikasi terjadi yaitu pelaksanaan kampanye di luar jadwal, APK terpasang tidak pada tempatnya, kampanye di rumah ibadah dan fasilitas pendidikan, menggunakan fasilitas negara, isu SARA, money politic dan hoax/ujaran kebencian.

Tahap ke tiga katanya adalah logistik pemilu. Pada tahap ini, mesti dipastikan logistik pemilu sampai tepat waktu, aman, tepat jumlah dan logistik dalam keadaan baik. Tahap ke empat yaitu saat pemungutan suara di tempat pemungutan suara. Indikasi kecurangan dapat terjadi pada daftar pemilih, ketersediaan logistik, pelaksanaan pemungutan suara sesuai prosedur hingga netralitas penyelenggara pemilu serta kemungkinan pemilih coblos lebih dari satu kali.

Tahap ke lima ujarnya yaitu masa tenang. Pada tahap ini sangat mungkin terjadi money politic, serangan fajar serta kampanye terselubung.  Dan Tahap terakhir yaitu saat pemungutan suara.

Sementara itu, Adam H. Bao, koordinator Devisi Hukum Bawaslu Kabupaten Kupang menyampaikan materinya berjudul Peran Bawaslu dalam penangangan pelanggaran pemilu.

Ia mengatakan bahwa pengawasan pemilu idealnya butuh kerja sama dan pengamatan yang baik terhadap peserta pemilu dengan karakternya masing - masing.

Penegakan hukum pemilu kata dia, terkait pula dengan moralitas politik peserta pemilu yang butuh perhatian semua pihak baik penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu dan DKPP), peserta pemilu (Partai Politik, Gabungan Partai Politik dan perseorangan) serta masyarakat lintas elemen.

Dua hal utama yang dapat di jadikan tolak ukur keberhasilan pemilu. Pertama, soal aktor yaitu penyelenggara pemilu, peserta pemilu, pemilih dan pemerintah apakah telah menjadi aktor yang baik?

Kedua, soal faktor yang mendukung agar pemilu lebih baik yaitu dari sisi hukum yang mengatur pemilu masih belum ideal dan menyisakan ruang hampa hingga kemudian terjadi perdebatan.

Ia mencontohkan, hak pemilih dan hak masyarakat memperoleh pelayanan E-KTP di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berbeda payung hukum, maka persoalan terkait DPT akan tetap terjadi.

Terkait kewenangan Bawaslu menangani pelanggaran pemilu sesuai Undang - undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, kewenangan Bawaslu menangani pelanggaran pidana pemilu, sengketa proses pemilu dan  pelanggaran administrasi pemilu.

Penanganan pidana pemilu katanya dapat di lakukan secara in absentia atau tanpa kehadiran tersangka/terdakwa oleh Sentra Gakkumdu dan pengadilan. (Sully).

About Author

Berita Terbaru