YURISTGAMEINIGAMEID101

Bupati Kupang Tegas Tidak Lagi Bangun Jalan Lapen

Oelamasi, Independen-news.com - Plt. Bupati Kupang Korinus Masneno mengatakan tidak akan lagi membangun jalan Lapisan penetrasi (Lapen) di Kabupaten Kupang mulai tahun 2020 mendatang.

"saya sudah bicara dengan Ketua DPRD dan Wakil Bupati terpilih bahwa khusus untuk pembangunan infrastruktur perlu hitungan-hitungan strategis serta perbedaan teknis penanganan,"Ungkap Plt. Bupati Kupang Korinus Masneno, Kamis (13/02/2019) saat membuka kegiatan Musrenbang tingkat kecamatan di Amarasi.

Di hadapan pimpinan dan anggota DPRD serta pimpinan OPD Lingkup Pemkab Kupang, Pemimpin asli Amarasi ini mengatakan pemerintah akan fokus membangun jalan hotmix dan bukan jalan Lapen.

Alasan utama katanya, jika membangun jalan hotmix walaupun dengan dana yang besar namun manfaatnya akan lebih lama dibandingkan dengan membangun jalan Lapen. "saya contohkan, jalan hotmix menuju amarasi dibangun tahun 1999, hingga tahun 2019 atau 20 tahun kemudian baru ada sedikit kerusakan yang butuh penanganan khusus,"Ujarnya.

Ia mengatakan, nilai membangun jalan Lapen per kilometer dengan anggaran sebesar delapan ratus juta rupiah, manfaatnya hanya bisa di nikmati dua tahun. Jika setiap dua tahun ada rehabilitasi maka dalam jangka waktu 20 tahun tercatat 10 kali melakukan rehabilitasi dengan nilai total sekitar delapan miliard.

Untuk itu kata dirinya, pemerintah Kabupaten Kupang prioritas membangun jalan hotmix walaupun dengan panjang jalan hotmix yang sedikit dengan daya tahan sampai 20 tahun ketimbang jalan lapen dan setiap dua tahun sekali harus diperbaiki. "oleh karena itu pada tahun 2020 saya berharap dalam perencanaan pembangunan infrastruktur tidak ada lagi pembangunan jalan lepen,"Tegas Bupati Kupang terpilih.

Sementara untuk jalan masuk desa, ia mengatakan akan dibangun jalan-jalan tanah menggunakan sitru gunung yang tidak berlumpur, akan dibangun pula tembok untuk badan jalan serta saluran air. Jangka waktu 5 tahun saat sudah padat maka akan di ganti dengan hotmix. 

Selain itu, ia perintahkan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)  dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) untuk bedakan mana status jalan provinsi, jalan kabupaten atau jalan desa. (Sully)

About Author

Berita Terbaru