YURISTGAMEINIGAMEID101

ADKASI Tolak Kebijakan Upah P3K di Bayar Dengan APBD


Oelamasi, Independen-news.com - Asosiasi Anggota DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) Zona Bali dan Nusa Tenggara secara tegas menolak kebijakan pembayaran upah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) menggunakan dana yang bersumber dari APBD.

Ketua ADKASI Zona Bali dan Nusa Tenggara, Johanes Mase mengatakan bahwa ADKASI dengan jumlah anggota mencapai 17.600 orang anggota DPRD Kabupaten seluruh Indonesia secara tegas menolak kebijakan pembayaran upah P3K menggunakan dana yang bersumber dari APBD tiap Kabupaten.

"sebagai orang yang memperjuangkan pegawai honorer seluruh Indonesia, maka ADKASI tolak kebijakan pembayaran upah P3K di bebankan kepada daerah,"Ujar Johanes Mase Ketua ADKASI Bali-Nusra, Rabu (06/02/2019) di Gedung DPRD Kabupaten Kupang.

Menurutnya, roh perjuangan ADKASI seluruh Indonesia adalah mengangkat tenaga honor di seluruh Indonesia menjadi ASN sebab tenaga honor sudah lama mengabdi, hal berikut adalah seluruh tenaga honor diangkat menjadi ASN tanpa batasan usia.

Baginya, kebijakan pembayaran upah P3K menggunakan dana APBD setiap Kabupaten merupakan kebijakan yang sengaja dihembuskan untuk menimbulkan keresahan di Indonesia, hal itu bukan kebijakan yang diputuskan oleh Joko Widodo Presiden RI.

Pemerintah bersama ADKASI katanya,  telah menghitung besaran APBN untuk membayar upah tiga ratus ribu lebih P3K se Indonesia, jumlah dana APBN yang disiapkan mencapai 9 triliun rupiah.
"ADKASI dukung penuh P3K hanya jika upahnya di bayarkan bersumber dari APBN bukan APBD,"Ungkap Mase.


Ia juga mengatakan,  contohnya di Kabupaten Kupang, jika upah P3K dibebankan kepada keuangan daerah maka setiap tahun Pemerintah Kabupaten Kupang harus menyediakan dana sebesar lima belas miliard rupiah lebih untuk membayar upah tiga ribuan orang P3K.

Padahal, setiap tahun APBD Kabupaten Kupang sebesar 1,5 triliun telah di alokasikan 20 persen untuk pendidikan, belum lagi alokasi dana untuk bidang-bidang lainnya, sehingga kebijakan membayar upah P3K menggunakan APBD akan sangat membebani kuangan daerah.

Selain membebani keuangan daerah lanjut dirinya, selama ini pun sudah ada pegawai kontrak daerah yang dibiayai dari APBD sehingga kebijakan membayar upah P3K menggunakan APBD sangat tidak relevan. "ini sabotase dari orang-orang tidak bertanggung jawab hanya untuk menjatuhkan pemerintah di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo. Silahkan saja penerimaan P3K dilakukan sesuai kesepakatan pada awal bulan februari 2019 tapi yang saya pegang adalah gaji atau upah P3K di bayar dari pos anggaran Negara atau APBN bukan APBD,"Tegas Johanes Mase. (Sully).
Johanes Mase, Ketua ADKASI Zona Bali dan Nusa Tenggara

About Author

Berita Terbaru