YURISTGAMEINIGAMEID101

Tak Sanggup Bayar Denda, Siswa SMPN I Kutim Putus Sekolah

Oelamasi, Independen-news.com - Kebijakan yang diterapkan oleh Kepala Sekolah SMPN I Kupang Timur sejak dua tahun terakhir terasa aneh. Pasalnya, setiap siswa yang alpa/bolos dikenakan denda sebesar Rp. 10.000 per jam pelajaran. Akibat kebijakan itu, beberapa orang siswa terpaksa mengubur cita-citanya, siswa terpaksa putus sekolah karena tidak sanggup membayar uang denda.

Orang tua dari siswa Fransisko A. P. Lolo, yang ditemui  selasa (15/01/2019) di Kelurahan Oesao, Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang - NTT menuturkan, anaknya yang saat itu duduk di kelas VIII terpaksa berhenti sekolah karena tidak sanggup bayar denda sebesar Rp. 1.500.000. Semua pembayaran denda harus berhadapan langsung dengan kepala sekolah, guru lainnya dilarang mengurus uang denda yang dibayar oleh orang tua.

Dengan linangan air mata dirinya mengisahkan, bulan maret 2018 dirinya dipanggil menghadap oleh pihak sekolah karena anaknya sudah beberapa hari tidak masuk sekolah. Saat itu, dirinya ditunjukan oleh kepala sekolah hasil rekapan berapa nilai uang yang harus dibayarkan oleh orang tua. "beta (saya-red) bertemu diruang kepala sekolah, saat itu kepala sekolah buka laptop dan tunjukan bahwa beta harus bayar satu juta lima ratus ribu rupiah, kalau tidak maka beta punya anak berhenti sekolah saja,"Ungkapnya.

Ia mengatakan, mendengar jumlah yang harus dibayarnya, ia lalu memohon keringanan kepada kepala sekolah namun kepala sekolah tidak bergeming dan tetap pada keputusannya. "waktu menghadap kepala sekolah beta bawa uang lima ratus ribu, jadi beta minta keringanan kalau bisa hanya bayar 500.000 saja sesuai kemampuan, tapi kepala sekolah tidak setuju,"Ujarnya.

Orang tua dari siswa Thomas Bahas kelas IX juga mengatakan, dirinya sering bolak-balik menghadap Kepala Sekolah hanya untuk meminta keringanan atas denda yang mesti dibayarnya. Atas kebijakan kepala sekolah, dirinya hanya membayar dua ratus ribu rupiah, namun akibat anaknya sering alpa/bolos dan harus terus bayar maka terpaksa anaknya putus sekolah.

Sementara itu, Yosef Lede Ketua DPRD Kabupaten Kupang yang dimintai tanggapannya via sambungan telepon, Selasa (15/01/2019) justeru terkejut mendengar  ada siswa yang dilarang sekolah karena tidak sanggup bayar denda alpa/bolos.

Menurutnya, pemerintah saat ini meluncurkan program sekolah gratis dengan tujuan agar semua anak bisa mengenyam pendidikan yang layak. Hal ini juga sejalan dengam amanat Undang - undang bahwa Negara wajib mencerdaskan kehidupan bangsa.

Oleh karena itu lanjutnya, apa yang dilakukan oleh kepala sekolah melarang anak untul sekolah merupakan perbuatan tidak terpuji dari sisi sosial, dari sisi regulasi juga tidak dibenarkan memungut biaya apapun bentuknya dari orang tua siswa kecuali atas kesepakatan bersama. "tidak boleh anak dikeluarkan dari sekolah, tidak ada satu aturan hukum di kabupaten kupang yang mengatur anak dilarang sekolah, sudah ada sekolah gratis dari pemerintah,"Ungkap dirinya.

Saat ditanyakan soal sikap lembaga DPRD Kabupaten Kupang, dirinya mengatakan bahwa kepala Dinas P&K kabupaten Kupang sebagai atasan langsung dari Kepala Sekolah wajib mengusut hal ini. Tapi, sebagai fungsi pengawasan DPRD, dirinya akan berkoordinasi dengan dinas untuk memanggil kepala sekolah SMPN I Kupang Timur. (Sully)
Dua orang siswa SMPN I Kupang Timur yang Putus Sekolah.

About Author

Berita Terbaru