YURISTGAMEINIGAMEID101

Warga Tiga Desa 'Sandera' Komisi C DPRD Kabupaten Kupang

Oelamasi, Independen-news.com - Warga tiga Desa di Kabupaten Kupang yaitu Desa Oesusu Kecamatan Takari, Desa Ponain Kecamatan Amarasi dan Desa Oesao Kecamatan Kupang Timur 'sandera' (bukan arti sebenarnya-red) Pimpinan dan Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Kupang.

Aksi 'sandera' yang dilakukan warga terkait protes atas hasil pemilihan kepala desa di tiga desa itu. Warga tiga desa datang ke gedung DPRD Kabupaten Kupang ,Selasa (11/12/2018) bersama para calon kepala desa, para saksi calon, panitia pilkades serta pendukungnya untuk bersama Komisi C DPRD, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Bagian Hukum Setda Kabupaten Kupang dan camat guna melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) atas protes hasil pilkades di tiga desa itu.

Warga tiga desa di terima langsung Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Kupang Anton Natun yang juga langsung memimpin rapat bersama warga di ruang rapat Komisi C. Masing-masing desa diberikan kesempatan guna membeberkan alasan mengapa melakukan protes.

Kepala Dinas PMD, Yohanis Masneno usai RDP mengatakan bahwa Dinas PMD akan segera melakukan telaah tertulis atas hasil RPD untuk kemudian dilaporkan kepada Bupati Kupang paling lambat hari kamis tanggal 13 Desember 2018.

Dari telaah tertulis Dinas PMD katanya dapat di gunakan oleh Bupati Kupang sebagai acuan untuk mengambil keputusan kepala desa terpilih di ke tiga desa dapat dilantik atau di tunda sementara waktu.

Ia juga mengatakan, pilkades serentak di Kabupaten Kupang dilakukan pada 30 desa, 27 desa diantaranya tidak terjadi aksi protes atas hasil pilkades sementara tiga desa masih persoalkan hasil pilkades dengan alasannya sendiri. Oleh karena itu, rencana pelantikan serentak seluruh kepala desa terpilih, dirinya belum dapat memastikan apakah 30 kepala desa dilantik atau hanya 27 kepala desa, semua tergantung hasil keputusan Bupati Kupang.

Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Kupang, Anton Natun mengatakan bahwa semua aturan tentang pilkades mengacu pada Perda Nomor 4 tahun 2016 tentang pemilihan kepala desa, sehingga apapun keputusan nanti mesti tetap mengacu pada ketentuan aturan yang berlaku bukan sebaliknya.

Menurutnya, warga tiga desa jangan dijadikan korban apabila persoalan protes itu tidak segera diselesaikan oleh pemerintah daerah, warga desa juga di minta untuk berjiwa besar menerima apapun keputusan pemerintah daerah. Warga tiga desa pun diminta tetap memelihara hubungan kekerabatan dan saling mendukung agar pembangunan di desa dapat berjalan dengan baik.

Hasil RDP lanjutnya ditemukan alasan warga melakukan protes atas hasil pilkades, diantaranya soal salah coblos surat suara, pemilih di bawah umur, pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali dan soal DPT. Semua alasan yang dilontarkan warga tiga desa secara rinci telah diatur dalam Perda Nomor 4 tahun 2016 sehingga apapun keputusan jika merujuk pada aturan pasti akan diterima warga.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Kupang, Yosef Lede mengatakan proses pilkades serentak di kabupaten kupang sudah berjalan kondusif sesuai tahapan, walaupun terdapat aksi protes di tiga desa sesuai pengaduan yang disampaikan warga.

Komisi C DPRD sebagai mitra Dinas PMD wajib hukumnya melakukan pengawasan atas aspirasi warga tiga desa. Sudah dilakukan RDP bersama mitranya dan semua yang berkaitan dengan aksi protes atas hasil pilkades di tiga desa.

Hasil RDP ujarnya akan dilakukan kajian dalam waktu singkat, Komisi C secara arif dan bijaksana akan melaporkan seluruh hasil RDP kepada pimpinan DPRD. Lembaga DPRD sepenuhnya menyerahkan kepada Dinas PMD sebagai panitia pilkades tingkat kabupaten untuk memberikan keputusan.

Apapun keputusan yang akan diambil Dinas PMD katanya mesti tetap arif dan bijaksana dan tetap merujuk pada Perda Nomor 4 tahun 2016 tentang pemilihan kepala desa sebagai payung hukumnya.

Ia juga meminta warga di tiga desa untuk tetap menjaga agar suasana tetap kondusif apalagi menjelang perayaan Natal tahun 2018 yang tinggal beberapa hari lagi. (Sully).
RDP bersama warga tiga desa dipimpin Anton Natun Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Kupang, Senin 11/12/2018 di ruang rapat Komisi C.

About Author

Berita Terbaru