YURISTGAMEINIGAMEID101

Warga Desa Benu Minta Aparat Hukum Periksa Pengelola PLTMH

Oelamasi, Independen-news.com - Sebagian warga Desa Benu minta aparat hukum baik kepolisian maupun kejaksaan terutama bidang Tindak Pidana Korupsi mengusut pengelolaan keuangan pengelola Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro.

Pasalnya, masyarakat merasa tidak puas
terhadap pengelolaan keuangan pengelola Listrik PLTMH, bantuan sosial dari Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2011 silam.

Yulius Ataupah, salah seorang warga Desa Benu Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang - NTT, Rabu (12/12/2018) di Desa Benu menuturkan, tahun 2011 di kampung mereka mendapat bantuan listrik bertenaga mikrohidro.

Yulius Ataupah mengatakan, pasca peresmian PLTMH oleh wakil Gubernur NTT, Esthon L. Foenay didampingi wakil Bupati Kupang Victor Tiran dan Deputi Bidang Produksi UKM Kementrian Koperasi dan UKM, Brahman Setyo, tanggal 5 Desember tahun 2011, pengelolaan PLTMH diserahkan kepada Koperasi Amanekat dan tahun pertama tiap pelanggan ditarik biaya sebesar Rp.  15.000 per bulan.

Setelah itu lanjutnya, pengelolaan PLTMH diambil alih oleh Dance Tunmuni dan sejak saat itu penarikan biaya mulai bervariasi. Ada pelanggan yang tagih Rp. 20.000 dan pula Rp. 40.000, jadwal nyala dan padam PLTMH sesuka hati bahkan tak pernah sekalipun pengelola melakukan rapat bersama pelanggan membahas iuran PLTMH.

Menurutnya waktu itu, pengelolaan oleh koperasi Amanekat masih berjalan normal, tapi sejak di ambil alih Dance Tunmuni, semua berubah total. Pembayaran pun tak pernah disertai bukti kwitansi, walau saat bayar mereka seringkali meminta buktinya.
Tak cuma itu, setiap ada kerusakan yang disampaikan, selalu saja Dance beralasan, itupun sampai mereka harus membayar baru diperbaiki. Setiap ada kerusakan kecil atau kerusakan besar, 106 orang pelanggan selalu di tagih biaya perbaikan tapi itupun tidak langsung diperbaiki, masih menunggu lama.

"Sejak ditangani Dance, kami tambah susah. Listrik dia kasih menyala sesuka hati. Setiap bayar, kwitansi kami minta tidak pernah dikasih, dia alasan sudah dicatat dalam buku, begitu pula jika ada kerusakan, kami yang harus bayar," ketus Yulius turut diamini Okto Baaf, Abraham Matnay, Petrus Tunmuni, Simon Bullan dan Stefen Hanas.

Warga lainnya, Abraham Matnay mengatakan tercatat sudah 8 tahun, Dance Tunmuni sebagai pengelola tidak pernah membuat rapat bersama 106 pelanggan untuk secara terbuka melaporkan tentang berapa besar jumlah dana pelanggan yang terkumpul selama ini. Akibat perbuatan Dance Tunmuni kata Abraham, warga merasa resah dan tidak puas, keluhan wargapun sudah disampikan kepada kepala Desa Benu dan Camat Takari namun belum pernah ada penyelesaian. Belum lagi soal ulah Dance Tunmuni yang gampang memutus jaringan ke rumah pelanggan walau hanya terlambat beyar 2 bulan, hal ini dialami oleh Simon Bullan.

Petrus Tunmuni, warga lainnya pun mengaku kesal dengan ulah Dance yang tak lain masih kerabatnya itu.

Dance, kata Petrus tak kompromi memutus jaringan listrik jika pelangan terlambat membayar. "Dirumah Simon dan Esau baru misalnya, terlambat dua bulan dia langsung kasih putus. Kasihan, kami cuma petani. Sudah susah dibuat tambah susah. Tidak tahu uang yang selama ini kami bayar itu kemana," ujarnya kesal

Petrus bilang, keluhan ini sebelumnya telah disampaikan ke kepala desa dan camat setempat, namun tak pernah ada tindak lanjut. Alhasil, mereka meminta jika sempat, aparat Tipikor baik jaksa atau polisi datang melakukan pemeriksaan. "Kami siap beri keterangan apabila Tipikor datang periksa," katanya diikuti sahutan setuju warga lainnya.

Terpisah, Yulius Taklal, Camat Takari yang dimintai tanggapan via pesan WhatsApp memgaku belum menerima laporan.Atas persoalan ini pun mereka berharap pemerintah bisa membantu akses penerangan melalui PLN. (Sully)
Ilustrasi PLTMH

About Author

Berita Terbaru