YURISTGAMEINIGAMEID101

Terkait Pilkades Oesao, Warga Minta Pemkab segera bersikap

Oelamasi, Independen-news.com -
Pemilihan kepala desa serentak tanggal 22 November 2018 bagi 22 desa di Kabupaten Kupang mulai menuai polemik, beberapa desa kini melanyangkan surat protes terkait hasil pemilihan kepala desa. Tidak terkecuali hasil Pemilihan Kepala Desa Oesao Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang - NTT pun turut menuai protes.

Khusus bagi Desa Oesao, protes yang dilakukan warga dalam suratnya yang dikirim kepada pemerintah kabupaten kupang beberapa waktu lalu ternyata memberi pelajaran lain. Bukan soal siapa yang unggul dalam pesta demokrasi di desa tapi terutama soal bagaimana proses politik itu mampu memberikan pelajaran berdemokrasi bagi masyarakat desa.

Masyarakat desa oesao dalam surat protes yang dialamatkan kepada pemerintah Kabupaten Kupang, yang juga di peroleh Independen-news.com Senin (03/12/2018) menguraikan beberapa persoalan yang perlu mendapatkan perhatian pemerintah kabupaten kupang. Beberapa poin diantaranya yang kemudian berujung tidak ditadatanganinya berita acara hasil perhitungan suara oleh Andri Yermi Manafe kandidat calon kepala desa bersama saksi kandidat, alasan itu diantaranya :

Pertama : Panitia pemilihan kepala desa tidak pernah melakukan sosialisasi tentang mekanisme pencoblosan sehingga banyak surat suara yang terbakar.

Kedua : Harusnya pemenang pilkades oesao adalah kandidat nomor urut satu yaitu A. Y Manafe namun kemudian dirugikan oleh panitia karena sejumlah 149 surat suara dinyatakan tidak sah. Menurut kandidat nomor 1 surat suara itu sah sebab lubang coblos tidak mengenai kandidat nomor 2 atau mengenai pada bagian yang kosong yang tidak merugikan kandidat manapun namun oleh panitian dinyatakan tidak sah.

Ketiga : Terdapat pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali atas nama pemilih berinisial NB atas kesepakatan sepihak dari panitia tanpa konfirmasi dari kandidat nomor urut 1 dan saksi kandidat, namun kemudian NB diberikan kesempatan mencoblos dua kali dan diberi dua surat suara.

Keempat : Saat penjaringan ditingkat dusun masing - masing, semua pemilih  diberikan kesempatan namun saat pemilihan justru terdapat beberapa masyarakat yang tidak memperoleh surat undangan untuk memberikan suaranya.

Kelima : Panitia dengan sadar mengijinkan pemilih yang belum cukup umur (16 thn) untuk memilih, disamping itu ada pula pemilih yang sudah meninggal dunia enam tahun lalu masih tercantum namanya dan kuat dugaan nama itu diwakili oleh pemilih lain untuk memberikan suara.

A. Y Manafe, Kandidat calon Kepala Desa nomor urut satu, Senin (03/12/2018) di Desa Oesao mengatakan bahwa atas hasil pilkades itu, maka dirinya telah melayangkan tiga kali surat protes kepada panitia pemilihan.

Surat pertama katanya dilayangkan tanggal 23 November 2018 namun oleh panitia dianggap salah alamat karena surat itu ditujukan kepada Badan Permusyawaratan Desa Oesao. Surat kedua dilayangkan tanggal 24 November 2018 dan surat ke tiga tanggal 27 November 2018, oleh panitia pemilihan memberi jawaban tertulis atas beberapa point keberatan dengan menyatakan semua isi surat tersebut tidak benar adanya.

Ia mengatakan,  sebagai salah satu Kandidat meminta ada klarifikasi oleh lembaga DPRD Kabupaten Kupang bersama Pemerintah sesuai isi surat protes. Hal ini penting untuk diperhatikan agar menghindari terjadinya perbedaan pendapat yang berkepanjangan dan kemudian terjadi blok dalam masyarakat desa oesao.

DPRD dan Pemerintah diharapkannya untuk pro aktif menyelesaikan persoalan pilkades oesao, sebab jika terus di biarkan berlarut - larut maka akan ada jurang pemisah dalam masyarakat dan merusak nilai kekerabatan. Apapun hasil klarifikasi akan di terima dengan lapang dada sebab yang penting sesuai aturan hukum dan tidak memihak salah satu pihak. "saya minta selesaikan dulu persoalan baru ada pelantikan agar masyarakat tetap utuh dan kembali menjadi perekat masyarakat, jangan ada pelantikan sebelum persoalan ini selesai. jika lantik sebelum selesai maka ada persoalan berat di masyarakat,"Ujar Manafe.

Sementara itu, Naker Siubelan mengatakan surat protes yang dikirim ke pemerintah dan tembusan suratnya di terima panitia justru tidak memiliki tujuan lain. Tujuan utama sebenarnya untuk mencari keadilan dan memberikan pendidikan politik bagi generasi penerus di desa oesao.

Bagi Naker Siubelan, Panitia Pilkades di minta bertanggungjawab penuh dalam seluruh tahapan proses, sebab panitia sejak awal tidak proaktif menjalankan aturan dan fungsinya dengan benar diluar amanat peraturan daerah sebagai payung hukumnya.

Salah satu contoh, beber Naker Siubelan bahwa surat suara tidak sah tidak di protes oleh kandidat hanya karena melihat aturan yang memgatur bahwa sanggahan bisa di sampaikan secara tertulis setelah beberapa hari setelah proses pelaksanaan pemilihan di TPS jika ditemukan kejanggalan sehingga saat proses pemiliham hingga perhitungan suara tidak ada protes apapun dari kandidat atau saksi kandidat.

Contoh lain kata Naker Siubelan, bahwa panitia dengan sengaja mengijinkan masyarakat mencoblos lebih dari satu kali. "saya minta tolong tunjukan aturan yang mengaturnya, jika tidak kami akan berjuang sampai titik darah penghabisan,"Ungkap Naker Siubelan.

Naker Siubelan menilai panitia pilkades tidak netral, indikasinya adalah sudah ada pencoblosan oleh oknum tertentu namun diulang oleh oknum itu dengan alasan niatnya untuk mencoblos  calon lainnya tapi oleh panitia di minta mencoblos satu kali lagi bagi oknum yang sama dengan tambahan 2 surat suara.

Salah satu bukti kekeliruan panitia lanjutnya, panitia berembug sendiri tanpa mengadirkan kandidat A. Y Manafe dan saksi kandidat kemudian mengambil keputusan sepihak memberi kesempatan  agar oknum tertentu coblos lebih dari satu kali. Panitia tidak mendata secara detail sehingga ada anak di bawah umur dan orang yang sudah meninggal  enam tahun lalu pun di wakili untuk memberikan hak suara, panitia tidak bekerja maksimal. "kalau tidak ada seperti itu kami legowo menerima apapun hasilnya, saksi kandidat nomor dua pun akui bahwa oknum tertentu melakukan pencoblosan lebih dari 1 kali,"Beber Naker Siubelan.

Salah seorang masyarakat Desa Oesao, Arnolus O. Lusi mengatakan dalam hal ini  sebenarnya bukan soal kalah atau menang. Sebagai masyarakat, dirinya tidak akan menghambat pelantikan namun pemerintah mesti cepat bersikap agar pelantikan dapat berjalan dengan lancar. (Sully)

Calon Kepala Desa Oesao Nomor Urut satu, A. Y. Manafe (kanan) dan Naker Siubelan (kiri) Masyarakat Desa Oesao.

About Author

Berita Terbaru