YURISTGAMEINIGAMEID101

RSUD Naibonat diterpa Isu Pergantian Sepihak  PTT

Oelamasi, Independen-news.com - Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Naibonat milik Pemerintah Kabupaten Kupang diterpa isu miring tentang pergantian sepihak dua orang Pegawai Tidak Tetap (PTT), walaupun dua orang PTT yang hendak diganti sepihak itu termasuk dalam jumlah 35 orang PTT yang telah mengantongi Surat Keputusan Bupati Kupang.

Lampiran 7 Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor 817/12/BKPP.KAB KPG/2018, Tanggal 31 Oktober 2018 telah mengakomodir sejumlah nama menjadi PTT di RSUD Naibonat. Namun, terdapat dua nama yang hendak diganti oleh oknum pejabat tertentu di RSUD dengan nama baru diluar SK Bupati.

Salah seorang pegawai RSUD Naibonat yang enggan namanya ditulis, kepada Independen-news.com, Rabu (05/12/2018) via sambungan telepon mengatakan pergantian dua orang PTT bukan hanya isu tapi informasi pergantian itu memang benar adanya.

Menurutnya, salah satu dari dua orang PTT bahkan telah dipanggil oleh oknum pejabat di RSUD Naibonat. Saat itu, oknum pejabat di RSUD Naibonat terang-terangan mengatakan dua orang PTT akan diganti dengan orang lain, apa alasan pergantian dan siapa dua orang yang mengganti juga tidak dijelaskan dengan benar.

Oknum pejabat di RSUD Naibonat katanya selalu menghidar jika di tanya apa alasan melakukan pergantian dan siapa yang mengganti pun masih samar, bahkan Surat Perjanjian Kerja pun hingga saat ini belum di teken.

Sementara itu, Direktur RSUD Naibonat melalui Kepala Tata Usaha, Maher Ora yang dikonfirmasi via sambungan telepon mengatakan nama-nama para PTT masih sesuai SK Bupati Tanggal 31 Oktober 2018 dan hingga saat ini tidak ada pergantian PTT sepihak.

Menurut Mantan Sekcam Amfoang Tengah ini, informasi pergantian PTT hanya isu yang tidak dapat dibuktikan kebenaranya, sampai sekarang nama-nama masih sama dalam SK. "itu hanya isu dari mulut ke mulut, SK Bupati tidak berubah,"Ujar Maher Ora.

Dirinya juga menjelaskan, sejak RSUD Naibonat menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dimana pembayaran honor PTT tidak bersumber dari DAU melainkan bersumber dari pendapatan RSUD, maka masih dibutuhkan Peraturan Bupati Kupang tentang hal ini. (Sully).
Foto : IGD RSU Naibonat/Net

About Author

Berita Terbaru