YURISTGAMEINIGAMEID101

Pengangkatan Tenaga Kontrak Baru, Nyatanya DPRD Pun Tidak Mampu Bersuara

Oleh : Jermias S.N Mone
Pasca pembahasan APBD Perubahan tahun 2018 oleh lembaga DPRD Kabupaten Kupang bersama Pemerintah beberapa waktu lalu, terpampang pemandangan pilu dengan hadirnya sejumlah pegawai 'wajah baru' yang konon katanya berstatus tenaga kontrak.

Jumlahnya pun diperkirakan sekitar ratusan orang, sejumlah pegawai 'wajah baru' itu tersebar di beberapa OPD misalnya saja di Sekretariat Dewan, Dinas Perhubungan, Badan Perijinan, Polisi Pamong Praja dan Dinas Pengendalian Penduduk, KB Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Masyarakat tentunya bertanya siapakah mereka dan bagaimana bisa tiba-tiba menjadi tenaga kontrak? Apakah DPRD yang memgusulkan atau Pemerintah yang meminta atau pula dua lembaga itu yang sama-sama miliki kepentingan?

Masyarakat Kabupaten Kupang pun di suguhkan dengan informasi tentang adanya defisit (jumlah belanja lebih besar dari pendapatan daerah) APBD 2018  sebesar seratus delapan milliard lebih yang kemudian berimbas pada sejumlah program dan kegiatan di semua OPD dipending (diberi tanda *).

Regulasi sejatinya tidak membenarkan adanya pengangkatan tenaga kontrak baru atau apapun jenisnya sebelum ada perubahan atas peraturan pemerintah, atau hanya jika kemampuan keuangan daerah yang bersumber dari PAD memadai untuk membayar jasa tenaga kontrak itu karena memang pembayaran jasa tenaga kontrak tidak di perkenankan menggunakan dana yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU).

Terasa sangat aneh melihat fenomena dari praktek-praktek curang di negeri ini, katanya defisit APBD 2018 tapi kemudian ada pengangkatan tenaga kontrak baru. Wajar jika kemudian muncul penilaian bahwa menjelang pesta demokrasi 2019 masing-masing mulai memasang strategi untuk merebut simpati masyarakat dan salah satunya menggunakan 'tangan' dari sejumlah tenaga kontrak itu.

Apapun alasan dibalik pengangkatan sejumlah tenaga kontrak, baik pemerintah maupun DPRD harusnya taat asas dengan lebih melihat dan mempertimbangkan regulasi. Lagi pula, pengangkatan tenaga kontrak perlu dilakukan dengan cara yang benar dan terbuka untuk umum sesuai dengan kebutuhan bukan keinginan.

Jika regulasi dan defisit APBD 2018 merupakan peringatan keras maka pemerintah dan terutama DPRD mestinya mengambil sikap tegas dan lantang bersuara menolaknya, namun yang terjadi tidak ada satupun yang lantang bersuara. Berikut ini beberapa catatannya :

Pertama : Kuat dugaan pengangkatan tenaga kontrak baru menjadi alat barter antara pemerintah dan DPRD dalam pembahasan APBD Perubahan dan APBD 2019. Apalagi jika melihat fakta bahwa persidangan APBD 2019 dilakukan secara marathon dalam tempo tiga hari saja sehingga praktis Perda tentang APBD 2019 mungkin saja tidak berkualitas.


Kedua: Pengangkatan tenaga kontrak tidak melalui tahapan seleksi secara terbuka oleh panitia seleksi, namun sebaliknya pengangkatan tenaga kontrak merupakan hasil dari pembagian jatah. Pengangkatan tenaga harusnya mengacu pada kemampuan penerimaan keuangan daerah yang bersumber dari PAD bukan malah membebani keuangan daerah, disamping itu pula kebutuhan akan tenaga kontrak belum menjadi persoalan yang sangat urgent.

Ketiga : Pengangkatan tenaga kontrak merupakan bentuk Diskriminasi bagi putra-putri daerah yang memiliki kemampuan tapi tidak punya kedekatan dengan DPRD atau pemerintah, mereka hanya menjadi penonton dan tidak pula mampu menikmati 'kue republik'. Persoalan berikut bagi mereka yang dipilih menjadi tenaga kontrak pun tidak selesai sebatas menjadi tenaga kontrak. Sebab, jumlah honor yang diperoleh justru tidak sebanding dengan waktu yang terbuang percuma. Pemerintah dan DPRD mestinya memikirkan untuk membuka lapangan kerja seluas-luasnya sehingga tenaga kontrak tidak hanya berorietasi menjadi ASN.

Keempat : Pernyataan Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Kupang, Daniel Taimenas yang dirilis salah satu media online menyatakan pengangkatan tenaga kontrak itu hanya berlaku untuk 2 bulan saja yaitu November dan Desember 2018. Jika memang pernyataan itu benar adanya maka pemerintah seperti mempermainkan perasaan para tenaga kontrak yang diangkat kemudian diberhentikan hanya dalam dua bulan.

Kelima : Jika kemudian dikaitkan dengan proses politik Pileg tahun 2019 maka pemberhentian tenaga kontrak pada 31 Desember 2018 menjadi senjata makan tuan. Kampanye negatif akan dialamatkan kepada anggota DPRD yang memiliki andil (jika memang benar titipan anggota DPRD, seperti pernyataan Wakil Ketua II DPRD).

Masyarakat Kabupaten Kupang saat ini sepertinya berharap pada duet pemimpin baru Korinus Masneno dan Jerry Manafe untuk kembali menata daerah ini menjadi lebih baik. Semoga.

About Author

Berita Terbaru