YURISTGAMEINIGAMEID101

Dinilai Cacat Hukum, Warga Minta Pilkades Oesao diulang

Oelamasi, Independen-news.com - Warga Desa Oesao Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang - NTT menilai hasil Pilkades Oesao tanggal 22 Nopember 2018 cacat hukum, akibatnya warga meminta pemerintah segera melakukan pemilihan ulang.

Dinilai cacat hukum, sebab produk yang dihasilkan oleh Panitia Pilkades Oesao tidak sesuai aturan yang berlaku. Misalnya, terdapat pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali, terdapat anak di bawah umur yang ikut memilih serta kurangnya sosialisasi yang berakibat pada tingginya jumlah surat suara yang tidak terbakar.

A. Y Manafe, Kandidat Kepala Desa Oesao nomor urut satu, Rabu (12/12/2018) di oesao secara tegas menyatakan menolak hasil pemilihan kepala desa. Alasan utamanya adalah proses hingga hasil pilkades oesao cacat hukum alias tidak sesuai aturan hukum yang berlaku baik Perda Nomor 4 tahun 2016 maupun aturan lain diatasnya dan karena itu harus diulang.

Bagi dirinya, upaya protes yang dilakukan dirinya melalui surat sejak tanggal 23 Nopember 2018 tidak pernah dutqnggapi serius oleh pemerintah. Hanya tercatat satu kali saja panitia pilkades membalas surat protesnya namun juga tidak memuaskan pihaknya.

Menurutnya, pemerintah kabupaten kupang tidak miliki niat untuk menyelesaikan pengaduan masyarakat melalui surat yang dikirim berkali-kali, Dinas PMD sebagai panitia pilkades tingkat kabupaten pun terindikasi hanya diam ditempat.

Ia mengatakan, Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dilakukan tanggal 11 Desember 2018 terjadi karena inisiatif lembaga DPRD Kabupaten Kupang bukan inisiatif pemerintah kabupaten kupang melalui dinas PMD. Walaupun demikian, hasil RDP bersama Komisi C DPRD Kabupaten Kupang, Pemerintah, Para kandidat dan saksi tidak juga memberi kepuasan.

Alasan utama katanya, karena hasil RDP iru pun masih harus dilakukan kajian oleh Dinas PMD untuk selanjutnya diputuskan oleh Bupati Kupang, padahal sesuai jadwal maka pelantikan kepala desa terpilih akan dilaksanakan dalam beberapa hari kedepan. Oleh karena itu dirinya secara tegas meminta agar pelantikan kepala desa oesao ditunda sampai ada penyelesaian.

Sementara itu, Naker Seubelan masyarakat Desa Oesao mengatakan bahwa masyarakat desa oesao kecewa berat akan sikap pemerintah yang tidak miliki respon baik atas bertubi-tubinya surat pengaduan atas hasil pilkades.

Tercatat hanya sekali surat pengaduan masyarakat di balas secara tertulis oleh panitia pilkades, namun juga tidak memberi jawaban tegas. Maka dengan inisiatif sendiri masyarakat kemudian bertemu dengan Plt. Bupati Kupang Korinus Masneno untuk mendapatkan jawaban atas pengaduan masyarakat.

Dalam pertemuan bersama Plt. Bupati Kupang tanggal 03 Desember 2018 lanjut Naker Seubelan, masyarakat mendapatkan jaminan bahwa segera masyarakat dalam waktu singkat akan dipertemukan dengan pihak terkait untuk bersama mencari solusinya.

Ia juga mengatakan, waktu yang dijanjikan oleh pemerintah ternyata tidak ada kejelasan, kemudian masyarakat pun menuju gedung DPRD dan bertemu dengan beberapa anggota DPRD bersamaan dengan masyarakat Desa Ponain Kecamatan Amarasi yang juga mengadukan hal yang sama.

Naker Seubelan melanjutkan bahwa RDP yang terjadi tanggal 11 Desember 2018 di ruang rapat Komisi C DPRD Kabupaten Kupang bersama dengan dua desa lainnya yang juga mengajukan pengaduan atas hasil pilkades tidak ada jawaban pasti.

Disayangkan olehnya, RDP itu pun tidak memberi hasil memuaskan sebab tidak ada jawaban pasti atas pengaduan masyarakat itu. Oleh karenanya, Naker Seubelan menuntut agar pilkades oesao diulang serta pelantikan kepala desa oesao terpilih harua dibatalkan.

Dirinya menegaskan, jika kemudian pemerintah terus melanjutkan pelantikan kepala desa maka masyarakat desa oesao akan bertindak lebih jauh sebab masyarakat merasa tidak puas. (Sully).

About Author

Berita Terbaru