YURISTGAMEINIGAMEID101

Warga Naibonat Minta Pemkab Kupang Kembalikan Tanah 170 Hektar

Oelamasi, Independen-news.com - Warga Kelurahan Naibonat Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang - NTT minta Pemkab Kupang segera kembalikan tanah 170 hektar kepada masyarakat, permintaan warga ini disampaikan Yusuf Sadukh mewakili masyarakat, pekan kemarin di Naibonat.

Permintaan tegas warga itu disampaikan lantaran proses mediasi yang difasilitasi Komisi A DPRD Kabupaten Kupang hingga saat ini belum ada tanda - tanda penyelesaian.

Yusuf Sadukh mengatakan, masyarakat Naibonat saat penyerahan lahan saat itu hanya seluas 170 hektar untuk kebutuhan perkantoran civic centre, namun kemudian muncul sertifikat hak pakai nomor 7 tahun 2005 dengan total luas areal 340 hektar. Masyarakat tidak pernah menyerahkan tanah seluas 340 hektar itu sebab yang diserahkan oleh masyarakat hanya seluas 170 hektar saja. Apalagi, diatas sertifikat itu tertera penunjuk batas-batas tanah bukan masyarakat yang mengerti batas tanah tapi justru penunjuk batas adalah ASN pemkab Kupang.

Pemkab Kupang katanya bisa menggunakan tanah hanya 170 hektar dan sisanya dikembalikan saja kepada masyarakat pemilik tanah sebab jika dibangun perumahan untuk ASN yangbkemudian dijadikan milik ASN maka peruntukan lahan sudah bertentangan dengan sertifikat hak pakai. Apalagi, lahan yang di klaim milik Pemda itu merupakan areal pertanian produktif tempat masyarakat Naibonat mencari nafkah."kalau di plot untuk perumahan lalu dimana masyarakat mencari hidup,"Ujarnya.

Niat Pemkab Kupang membangun perumahan bagi ASN dinilai sangat wajar, tapi bukan pada lahan pertanian produktif tempat masyarakat naibonat mencari nafkah apalagi dibangun pada lahan yang bukan milik Pemda tapi milik masyarakat naibonat. Oleh karena itu masyarakat naibonat menuntut pemkab kupang untuk mengembalikan tanah masyarakat naibonat seluas 170 hektar.

Sebagai masyarakat dirinya juga patut mengucapkan rasa terima kasih kepada pimpinan DPRD Kabupaten Kupang bersama Komisi A atas upaya yang dilakukan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Sebagai masyarakat, dirinya sangat menyesal sebab aspirasi masyarakat naibonat tidak dipedulikan oleh anggota DPRD Kabupaten Kupang yang ada di Naibonat.

Oleh karena itu lanjutnya, sikap masyarakat naibonat akan menempuh jalan lain jika Pemkab Kupang tidak mengembalikan tanah 170 hektar itu. Masyarakat naibonat mengacu pada Gambar Situasi tahun 1976, 1977 yang juga sudah disahkan oleh pemerintah jaman itu dan hingga saat ini belum ada pembatalan dari pengadilan atas GS yang dimiliki masyarakat, artinya Pemkab Kupang menguasai tanah milik masyarakat sesuai GS tersebut. "tiba-tiba Pemkab klaim itu tanah milik Pemda, dari mana? siapa yang menyerahkan? tanah itu sudah ada pemilik sesuai GS lengkap dengan nomor kapling,"Bebernya.

Untuk diketahui, tuntutan masyarakat naibonat itu pun sudah di lakukan dialog yang di fasilitasi Pimpinan DPRD Kabupaten Kupang melalui Komisi A. (Sully).
Foto Ilustrasi 

About Author

Berita Terbaru