YURISTGAMEINIGAMEID101

Terkait Penyaluran Dana PIP, Anggota DPR RI Resmi Tempuh Jalur Hukum

Oelamasi, Independen-news.com - Anita Jacoba Gah, SE Anggota Komisi X DPR RI secara resmi menempuh jalur hukum terkait penyaluran dana Program Indonesia Pintar (PIP) di Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang - NTT ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang, Kamis (29/11/2018).

Anita Jacoba Gah, SE selaku saksi pelapor melalui para advokad yaitu Arnold Johni Felipus Sjah, SH, M.Hum, Liven E. Rafael, SH, M.Hum dan Rizet Benyamin Rafael, SH secara resmi mengajukan laporan tertulis kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan wewenang jabatan yang dilakukan oleh Petrus Alung, SH Selaku Ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Harapan Bangsa.

Dalam surat laporan tertulis, terdapat Lima alasan yang dikemukakan saksi pelapor melalui tim advokat yang juga diperoleh Independen,-news.com, lima alasan itu sebagai berikut :

Pertama : berdasarkan laporan masyarakat bahwa sejak tahun 2016, PKBM Harapan Bangsa melakukan pemotongan dalam proses pencairan dana PIP sebesar Rp. 50.000 hingga Rp. 100.000 untuk setiap siswa penerima di empat Desa yaitu Oelomin, Desa Besmarak, Desa Oben dan Desa Tunfeu Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang - NTT.

Kedua : menindaklanjuti laporan masyarakat tersebut, maka pada tanggal 17 November 2018 oleh saksi pelapor dan tim telah melakukan penyelidikan langsung ke lokasi pencairan dana PIP oleh PKBM Harapan Bangsa untuk 55 orang siswa di Desa Besmarak Kecamatan Nekamese.

Ketiga : saksi pelapor dan tim menemukan fakta bahwa benar telah terjadi pemotongan dana PIP yang kuat dugaan di lakukan oleh PKBM Harapan Bangsa sebesar Rp. 100.000 per siswa.

Keempat : atas kejadian itu, saksi pelapor langsung menghentikan sementara pencairan dana PIP serta memberi penjelasan kepada orang tua dan siswa penerima bahwa dana PIP tidak boleh ada pemotongan dengan alasan apapun karena bertentangan dengan Juknis PIP.

Kelima : fakta itu membuktikan bhawa benar sejak tahun 2016 - 2018, PKBM Harapan Bangsa telah menyalahgunakan kewenangan jabatan dalam proses pencairan dana PIP untuk mendapatkan keuntungan pribadi sehingga perbuatan yang di lakukan oleh Petrus Alung, SH sebagai Ketua PKBM Harapan Bangsa telah bertentangan dengan Juknis PIP serta melanggar ketentuan Pasal 3 Undang - undang Nomor 31 tahun 1999 Jo Undang - undang Nomor 20 tahun 2001.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang, Ali Sunhaji, SH, M.Hum melalui Kepala Seksi Pidana Khusus Noven V. Bullan, SH. M.Hum via pesan WhatsApp membenarkan telah menerima surat pengaduan tersebut. (Sully)
Anita Jacoba Gah, SE, Anggota Komisi X DPR RI saat diwawancara pekan kemarin di Kantor Bupati Kupang terkait penyaluran Dana PIP

About Author

Berita Terbaru