YURISTGAMEINIGAMEID101

Pengangkatan Tenaga Kontrak Baru di Kabupaten Kupang. Apakah Kebutuhan atau Keinginan?

Oleh : Jermias S.N Mone

Masih segar dalam ingatan, tepatnya tanggal 21 Agustus 2018 saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Gabungan Komisi antara DPRD Kabupaten Kupang bersama Pemerintah membahas agenda tentang persoalan pergantian Tenaga Honor Kategori 2 (K2)  yang terindikasi diganti secara sepihak walaupun ada diantaranya sudah dinyatakan lolos verifikasi administrasi serta agenda lainnya soal  Tenaga Honor Daerah yang mencapai 2087 orang.


Saat RDP tanggal 21 Agustus 2018, awak media pun di berikan kesempatan masuk dalam ruang rapat karena memang rapat dinyatakan terbuka oleh pimpinan DPRD Kabupaten Kupang. Terpampang nayata oleh semua yang hadir soal panasnya argumen anggota DPRD menyoroti keras dua atau tiga agenda pembahasan dalam RDP itu, sementara Pemerintah sepertinya kewalahan memberi jawaban terhadap bertubi-tubinya pertanyaan dan pernyataan DPRD Kabupaten Kupang.

Persoalan honor K2 memang menjadi sorotan tajam sebab berhasil terpublikasi oleh mendia online jurnalntt.com hingga berujung pada proses oleh penegak hukum walaupun saat ini masyarakat belumlah mengetahui perkembangan selanjutnya. Sementara untuk pengangkatan 2087 tenaga honor pun Pemerintah Pusat pada tahun 2013 telah memutuskan untuk melakukan moratorium pengangkatan tenaga honor di seluruh indonesia.

Hal di kemudian di perkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2005 tanggal 11 Nopember 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil. Pasal 8 Peraturan Pemerintah itu menegaskan bahwa Sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini, semua Pejabat Pembina Kepegawaian dan pejabat lain di lingkungan instansi, dilarang mengangkat tenaga honorer atau yang sejenis, kecuali ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Penegasan tentang larangan pengangkatan tenaga honor selanjutnya diterbitkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 814.1/169/SJ tanggal 10 Januari 2013 tentang penegasan pengangkatan tenaga honor setelah tahun 2005 kepada seluruh Gubernur, Walikota/Bupati seluruh Indonesia.

Pasca pembahasan APBD Perubahan 2018, terpampang pemadangan unik di Sekretariat DPRD dan beberapa OPD seperti di Dinas Perhubungan, Polisi Pamong Praja dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu yang tiba-tiba ada pegawai 'wajah baru' lengkap dengan seragam putih hitam. Jumlah pegawai 'wajah baru' di masing-masing instansi berbeda misalnya di Sekwan 40 orang, Polisi Pamong Praja 40 orang, Dinas Perhubungan 40 orang dan Badan Perijinan 27 orang.

Pertanyaan kemudian muncul apakah pengangkatan tenaga kontrak baru itu menjadi kebutuhan pemerintah yang sangat mendesak atau hanya merupakan keinginan?

Jika kemudian mengacu pada kebutuhan menambah tenaga kontrak untuk kepentingan meningkatkan performa kinerja pemerintahan, maka pemerintah mestinya taat asas regulasi, DPRD sebagai lembaga yang khusus mengawasi kinerja pemerintahan pun mesti taat asas pula. Mungkin asas regulasi bisa di kesampingkan karena memang kebutuhan akan tenaga kontrak sangat mendesak sehingga jika tidak terpenuhi akan mengganggu kinerja pemerintahan, namun hal itu harus pula dilakukan dengan cara-cara yang benar.

Tidak bermaksud menggurui siapapun, bahwa proses pengangkatan tenaga kontrak wajarnya dilakukan secara transparan dan terbuka untuk umum sesuai kebutuhan tenaga dengan kualifikasi khusus di masing-masing OPD dan lagi kebutuhan tenaga kontrak hanya khusus bagi mereka yang memiliki kualifikasi tertentu misalnya tenaga ahli IT, ahli pertanian dan spesifikasi lainnya untuk mendukung kinerja pemerintahan berdasarkan hasil rekomendasi oleh tim seleksi. Faktanya memang ibarat jauh panggang dari api, sekian jumlah pegawai 'wajah baru' itu mungkinkah miliki kualifikasi tertentu? Prosesnya transparan? Ada panitia seleksi? Kepentingan siapa? Jawabannya mungkin hanya Tuhan yang mengetahui secara pasti.

Usut punya usut dan informasi yang dikumpulkan dari sumber terpercaya bahwa anggaran untuk membayar honor tenaga kontrak selama 1 tahun sudah disepakati dalam APBD 2018 namun belum ada rekrutmen sebab ada indikasi tarik-menarik kepentingan dan Mantan Bupati Kupang enggan menandatangani Surat Keputusan (SK) sehingga pasca Rapat APBD Perubahan 2018 anggaran dapat di 'eksekusi'.

Kini, para pegawai 'wajah baru' itu sudah dua minggu berdinas dan tentunya ada SK yang menjadi dasar dan pembayaran honor mereka hanya dua bulan terhitung bulan november dan desember 2018. Walaupun demikian, pergumulan Pemerintah Kabupaten Kupang terkait defisit APBD 2018 yang konon jumlahnya mencapai 108 milliard lebih berujung pada dipendingnya sejumlah program dan kegiatan bukan menjadi isu yang cukup riskan karena ternyata masih juga ada yang luput dari perhatian.

Menjadi menarik untuk disimpulkan, kehadiran pegawai 'wajah baru' itu bukan kerena kebutuhan tapi justru karena keinginan walaupun membebani keuangan daerah serta tidak sesuai asas regulasi. Keinginan siapa? Kepentingan siapa? Kembali hanya Tuhan yang mampu mengetahui dengan jelas. Mudah-mudahan dan perlu diyakini bahwa pengangkatan pegawai 'wajah baru' tidak ada hubungannya dengan perhelatan politik tahun 2019 mendatang.

Sangat wajar bila Bupati Kupang Terpilih, Korinus Masneno pada satu kesempatan berbincang dengan awak media diruang kerjanya berujar bahwa sebagai pemimpin di Kabupaten Kupang pada saatny nanti merasa perlu berterima kasih kepada semua tenaga kontrak yang telah mengabdi bagi daerah ini. 

About Author

Berita Terbaru