YURISTGAMEINIGAMEID101

Dinilai Tidak Wajar, JPU Enggan Layani Permintaan Hakim

Kupang, Independen-news.com - Sidang lanjutan perkara tindak pidana korupsi Dana Desa Kuimasi Kecamatan Fatuleu Kabupaten Kupang - NTT memasuki babak baru. Pasalnya, ditengah persidangan Mejelis Hakim meminta Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyampaikan pernyataan tertulis terkait surat dakwaan dari JPU mengacu pada Pasal 143 KUHAP.

JPU menilai permintaan Majelis Hakim tidak wajar sebab persidangan telah memasuki agenda pemeriksaan delapan orang saksi dan pemeriksaan alat bukti lainnya. Bahkan kedua tersangka yaitu Stefanus Maakh dan Daud Pandie setelah pembacaan surat dakwaan oleh JPU menyatakan telah memahami isi dakwaan.

Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang, Ali Sunhaji, SH, MH melalui Kepala Seksi Pidana Khusus Noven V. Bullan, SH, M.Hum selaku JPU, Kamis (15/11/2018) usai sidang di Pengadilan Tipikor Kupang mengatakan permintaan Majelis Hakim agar JPU membuat pernyataan tertulis dan di bacakan pada sidang yang digelar Kamis 15 november 2018 dinilai tidak wajar.

Dikatakannya, JPU enggan menyampaikan pernyataan tertulis dan hanya secara lisan. JPU menilai tahapan persidangan telah sampai pada agenda pembuktian berupa pemeriksaan saksi - saksi dan alat bukti lainnya sehingga permintaan JPU akan dituangkan dalam tuntutan pidana yang akan disampaikan pada saatnya. Oleh karena itu, JPU meminta Majelis Hakim untuk tetap melanjutkan persidangan dengan pemeriksaan saksi dan alat bukti lainnya.

JPU menilai permintaan Majelis Hakim tidak lazim karena tidak memiliki dasar hukum yang kuat sebagai alasan Majelis Hakim meminta JPU menyampaikan pernyataan tertulis terkait surat dawaan. Agenda sidang perdana berupa pembacaan surat dakwaan oleh JPU, Majalis Hakim  saat itu telah menanyakan kepada terdakwa apakah mengerti dakwaan yang ditujukan kepadanya dan saat itu kedua terdakwa dan kuasa hukum menyatakan telah memahami dan mengerti isi dakwaan JPU dan surat dakwaan itu telah memenuhi syarat formil sehingga tidak ada exceptie dari kedua terdakwa maupun kuasa hukumnya.

Majelis Hakim pun sudah memerintahkan untuk melanjutkan sidang dengan agenda pemeriksaan saksi dan alat bukti lainnya. "tapi kenapa ditengah sidang, sudah ada pemeriksaan 8 orang saksi dan alat bukti lainnya lalu hakim minta kami buat pernyaataan tertulis, ini tidak tepat karena hukum acara tidak menganut hal itu,"Ungkapnya.

Majelis Hakim katanya dapat mengeluarkan putusan sela hanya jika kedua terdakwa dan kuasanya hukum sejak awal sidang mengajukan exceptie atau keberatan atas isi surat dakwaan JPU bukan malah di tengah persidangan baru terjadi hal tidak wajar ini, harusnya sejak awal persidangan.

JPU menilai seharusnya Majelis Hakim harus tetap melanjutkan sidang sehingga jika Majelis Hakim menilai JPU tidak dapat membuktikan isi dakwaannya tinggal dipertimbangkan dalam putusan hakim bukan malah membuat seolah-olah sidang kembali ke tahap awal lagi.

Majelis Hakim yang yang dipimpin Prqncis Sinaga, SH, MH pada persidangan itu menyatakan sikap apakah akan melanjutkan sidang hingga tuntutan atau tidak akan diputuskan pada sidang lanjutkan tanggal 22 november 2018 setelah majelis bermusyawarah dan dituangkan dalam sikap mejelis hakim. (Sully).

About Author

Berita Terbaru