YURISTGAMEINIGAMEID101

Desaku Sudah Maju atau Susah Maju.Dana Desa (Antara harapan dan kenyataan).

Oleh : Hendra Y. Falukas, S.Kel, MM.
Pemerintahan Presiden Joko Widodo melalui menteri keuangan tahun 2018 telah menganggarkan 60 Triliun untuk dialokasikan sebagai dana desa. Terdapat 12.343 desa di seluruh Indonesia  akan mendapatkan anggaran ini, tujuannya jelas adalah percepatan pembangunan dimulai dari desa dengan total Rp. 804.000.000 diterima masing - masing desa. 

Dengan adanya dana desa itu pemerintah mengharapkan agar aparat desa dapat memanfaatkannya untuk memajukan desa, imbas dana desa bagi masyarakat bisa merasakan program percepatan pembangunan. Dengan tujuan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah bagitu serius dalam hal membangun Indonesia dengan menggunakan sistem Trickle Up Effect dan bukan lagi Trickle down Effect dimana pembangunan dan kegiatan perekonomian itu tidak lagi selalu berada di kota besar namun dimulai dari tingkatan wilayah terkecil. 

Keseriusan  pemerintah ini kemudian haruslah dilaksanakan dengan baik oleh aparat desa dan masyarakat sehingga tidak keluar dari tujuan awalnya. Dengan latar lain, dana desa haruslah dimanfaatkan dengan baik oleh desa melalui perencanaan dan pelaksanan program benar menyentuh langsung kebutuhan masyarakat sehingga pemanfaatannya tidaklah asalan, harus terukur dan terprogram dengan baik mengikuti program utama pemerintah yang kemudian disesuaikan dengan keadaan desa.

Khusus untuk provinsi NTT, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk dana desa sebesar 2,5 Triliun. Dana itu dialokasikan untuk 3.026 desa yang ada di 300 kecamatan di 21 kabupaten/Kota di NTT. Tidak kecuali Kabupaten Kupang yang juga mendapat alokasi dana desa tahun 2018 sebesar Rp135 miliar atau naik sekitar Rp.7 miliar dari tahun 2017 yang hanya mencapai Rp128 miliar.

Pengalokasian dana desa tahun 2018 mengalami kenaikan dalam mendukung program pembangunan infrastruktur desa maupun ekonomi masyarakat di 160 desa di Kabupaten Kupang melalui 4 (empat) program utama pemerintah. Empat program ini juga merupakan syarat utama agar sebuah desa dapat menerima anggaran tersebut.

Seperti kita tahu bersama bahwa ada 4 (empat) program utama pemerintah untuk membangun desa melalui dana desa itu sendiri, antara lain :
1. Membuat Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prokades). Pemerintah mengharapkan setiap desa dapat memanfaatkan dana desa untuk memunculkan produk unggulan desa yg tentu saja berupa produk asli desa yang dihasilkan oleh masyarakat. Aparat desa yang tanggap pastilah tau bagaimana cara dan strategi tepat untuk menghasilkan produk dimaksud sehingga aparat desa mulai bisa melihat kegiatan dominan dan produk mana yang kemudian bisa dijadikan sebagai unggulan desa.  Apakah Hasil Palawija, hasil peternakan atau bahkan budidaya.
Untuk hal ini aparat desa haruslah jeli dan mau bekerjasama dengan masyarakat untuk mengkaji dan menentukan produk unggulan tersebut melalui beberapa percobaan. Anggarannya tentu saja bisa menggunakan dana desa yang sudah dianggarkan untuk pembangunan sumberdaya manusia itu sendiri. 

Penentuan produk unggulan juga jangan asal saja, harus melalui kajian yang melibatkan pihak terkait. Misalnya penentuan produk pertanian sebagai produk unggulan desa, maka minimal Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) harus digandeng untuk memberikan pelatihan pada masyarakat untuk menghasilkan produk unggulan kemudian mengkaji untuk mengetahui kualitas produk tersebut unggul atau tidak. Hal ini dimaksudkan agar kemudian produk unggulan tersebut tidak terkesan dipaksakan atau hanyalah formalitas untuk bisa mempertanggungjawabkan anggaran dari program yg sudah dilaksanakan. 

2. Pemerintah meminta setiap kepala desa mengalokasikan dana Rp 200 juta sampai Rp 500 juta untuk membuat embung air desa. Fungsinya, sebagai sarana menunjang produk tanaman desa kemudian bisa saja dijadikan sebagai produk unggulan desa. Selain untuk mengairi lahan  pertanian, air pada embung juga bisa dipakai untuk pembudidayaan ikan  untuk menanggulangi permasalahan balita yang kekurangan gizi. Dalam hal ini terlihat jelas bahwa pemerintah bukan hanya berfokus pada tampilan fisik desa dengan infrastruktur yang dibangun, tapi sumberdaya manusia pun ikut dibangun.

3. Masyarakat desa harus membuat Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). 
Pembentukan Bumdes tersebut lantaran pemerintah berencana membentuk PT Mitra Bumdes Nusantara. Kades beserta aparat desa harus bisa membaca peluang untuk kemudian dijadikan sebagai Badan Usaha Milik Desa. 

4. Pemerintah meminta desa mengalokasikan dana desa Rp 50 juta sampai Rp 100 juta untuk membuat lapangan olahraga desa. Lapangan olahraga desa tersebut diharapkan adanya aktivitas positif bagi anak muda desa yg kemudian diharapkan dapat berpartisipasi dalam turnamen liga gala desa yang telah direncanakan oleh Pak Presiden. 

Pertanyaannya kemudian adalah, sudahkah Kades beserta aparat desa merancang dan melaksanakan ke-empat program utama yg ditetapkan itu atau minimal 2 program utama yg telah dicanangkan dan dilaksanakan di desa?Jangan-jangan hanya akses jalan saja yang dikebut? 

Menurut saya boleh saja, asalkan salah satu dari 4 program utama itu bukanlah program prioritas didesa. Mungkin saja karena sudah ada alternatif pengganti semisal program pembangunan embung tidak perlu lagi dilaksanakan karena desa sudah memiliki sungai/kali yg telah dibendung dan mampu mengalir sepanjang tahun untuk mengairi lahan pertanian. Atau Proyek Pengembangan Air Tanah (P2AT) di desa yg jumlahnya mampu mengairi dan mengakomodir kebutuhan air pada lahan pertanian dan peternakan yg ada didesa. 

Terlepas dari keempat program  utama diatas, hal yang kemudian harus dilaksanakan adalah pelaporan pertanggungjawaban pemanfaatan dana desa. Pertanggungjawaban yang rapih bukanlah menjadi sebuah tolok ukur atau indikator dari tingkat keberhasilan pembangunan dan penyerapan dana desa, melainkan tingkat keberhasilan dalam hal pemanfaatan pembangunan oleh masyarakat menjadi indikator utama kesuksesannya.

Apakah masyarakat merasakan manfaat langsung baik itu jangka pendek maupun jangka panjang dari ke-empat program yang telah dibuat? Kemudian seandainya saja ke-empat program utama itu tidak dilaksanakan, maka apakah dana desa bisa dikategorikan bermasalah? Biarkan pihak berwajib yang memberi jawabannya.

Berdasarkan pemantauan ICW, sejak 2015 hingga 2017, peningkatan permasalahan dana desa selalu dua kali lipat. Pada tahun 2015 terdapat 17 kasus dan meningkat menjadi 41 kasus pada 2016 dan 96 kasus pada 2017 sehingga total sepanjang tiga tahun itu ada 154 kasus. Data ICW menunjukkan bahwa pengeloalaan dan pemanfaatan dana desa masih  belum maksimal dan terkesan asal-asalan sehingga berujung pada perbuatan tindak pidana korupsi.

Berkaca dari masalah diatas maka diharapkan agar pengelolaan dana desa  harus benar-benar fokus pada program yang sudah ada, pengelolaan dana desa yang baik dan tepat sasaran. Jangan sampai kemudian desa yang sejak awal sudah memiliki fasilitas olahraga seperti lapangan sepakbola tapi tetap saja lapangan sepakbolanya masih begitu-begitu saja tanpa tersentuh kegiatan renovasi. Ada yg belum punya produk unggulan desa padahal sektor pertanian adalah sektor unggulan desa tersebut, ada yg belum punya lumbung air (waduk) desa, sedangkan sungai/kalinya tidak bisa mengaliri lahan pertanian yg ada sepanjang tahun. Ada yg belum punya BUMDes padahal peluang untuk itu begitu terbuka lebar. 

Mengapa demikian, mungkin karena kades dan perangkat desa tidak kompeten dan bekerja hanya berpatokan pada rutinitas tanpa mau berinovasi bersama masyarakat atau mungkin karena anggapan jika dana desa itu pengelolaannya lebih pada kegiatan padat karya sehingga aparat desa masih saja berpatokan pada kemampuan masyarakatnya untuk membangun infrastruktur yang diperlukan.

Hal terakhir yg bisa saya himbau bersama dalam pengelolaan dana desa melalui tulisan ini adalah Manfaatkanlah dengan baik dan sebijak  mungkin dana  desa. Mulailah Berinovasi dari pekarangan kita sendiri. Janganlah terpaku dengan rutinitas dari tugas  dan jabatan yg diemban. Karena bagi saya sebagian nasib masyarakat desa dan kemajuan desa terletak dalam pikiran (ide)  kades. Ide yg kemudian dituangkan dalam sebuah inovasi untuk memajukan desa dan masyarakatnya. Dengan demikian maka tidak lagi ada orang yg mengatakan jika Daetah/desa kita kini masih saja SUSAH MAJU, tapi SUDAH MAJU!! 

About Author

Berita Terbaru