YURISTGAMEINIGAMEID101

Aset PDAM Tirta Lontar Sebaiknya di Kelola Pemkot Kupang

Oelamasi, Independen-news.com - Persoalan pelayanan air bersih kepada masyarakat kota kupang yang selalu menjadi keluhan hanya bisa di atasi jika Pemerintah Kabupaten Kupang sebagai pemilik PDAM Tirta Lontar menyerahkan aset kepada Pemerintah Kota Kupang untuk dikelola, sebab salah satu point kesepakatan soal penambahan sumber mata air baru belum direalisasi. Hal ini seperti yang diungkap oleh Wakil Bupati Kupang terpilih, Jerry Manafe, SH, M.Th Senin (05/11/2018) via sambungan telepon.

Menurut pandangannya secara pribadi, penyerahan pengelolaan PDAM Tirta Lontar kepada Pemkot Kupang dengan tujuan agar PDAM milik Pemkab Kupang bisa lebih fokus memberikan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Kupang yang belum sepenuhnya menikmati pelayanan air berisih.

Namun dirinya mengatakan penyerahan pengelolaan PDAM Tirta Lontar kepada Pemkot Kupang mesti di bicarakan secara baik dan profesional antara kedua belah pihak sehingga kemudian tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Pemkab Kupang sebagai pemilik PDAM Tirta Lontar sudah harus berpikir soal peningkatan pelayanan bagi masyarakat kabupaten kupang yang memang sampai saat ini belum menikmati pelayanan air bersih.

Di uraikannya, profesional yang dimaksudkan adalah kedua belah pihak secara tulus duduk bersama melepaskan ego sektor wilayah dan niat tulus untuk bersepakat soal pengalihan aset ke Pemkot Kupang. Pengalihan aset PDAM Tirta Lontak ke Pemkot dengan terlebih dahulu memghitung jumlah seluruh aset PDAM Tirta Lontar misalnya jaringan pipa, bak-bak penampung, gedung dan aset lain yang berhubungam dengan pelayanan PDAM.

Total jumlah aset itu kemudian di sepakati nilainya kemudian Pemkot dapat memberi kompensasi atau membayar aset milik pemkab sesuai nilai yang disepakati bersama, sistemnya pembayarannya apakah pemkot bersedia membayar kompensasi itu berapa kali tergantung hasil kesepakatan bersama.

Sementara itu sumur atau sumber air tidak ikut diserahkan kepada pemkot, sumber air tetap menjadi milik Pemkab Kupang. Tinggal bagaimana kesepakatan bersama soal harga pembelian air per meter kubiknya sehingga setiap bulan pemkot wajib membayar berapa jumlah pemakaian air warganya kepada pemkab kupang. " misalnya kita sepakat per meter kubik Rp.5000, maka setiap bulan pemkot wajib membayar total penggunaan air kepada pemkab kupang sesuai jumlah yang tertera pada meteran di sumber mata air,"Ungkap Katua DPD Golkar Kabupaten Kupang.

Dengan jumlah kompensasi yang diperoleh dari penyerahan aset ke Pemkot ujarnya,  maka Pemkab Kupang dapat membangun PDAM di Kabupaten Kupang dan memperluas jaringan untuk menjangkau seluruh masyarakat di 24 Kecamatan dengan membangun Kantor Pelayanan di  masing - masing Kecamatan.

Salah satu bentuk pendekatan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Kupang katanya bisa dilakukan dengan membangun PDAM di Kabupaten Kupang. Oleh karena itu, semua pemangku kepentingan mestinya duduk bersama membahasnya dengan melepaskan ego sektor masing - masing dan dengan tulus hati berpikir untuk kepentingan pelayanan air bersih bagi masyarakat. 

Ia juga menambahkan, apa yang disampaikan merupakan konsepnya secara pribadi sebab segala keputusan mutlak menjadi kewenangan Bupati Kupang sebagai penentu kebijakan termasuk pertimbangan politis dari lembaga DPRD Kabupaten Kupang. (Sully).


Jerry Manafe, SH, M.Th, Wakil Bupati Kupang Terpilih

About Author

Berita Terbaru