YURISTGAMEINIGAMEID101

Tunjangan profesi Guru non PNS Kabupaten Kupang tak terbayar 6 Bulan

Oelamasi, Independen-news.com - Nasib naas mesti dialami oleh 65 orang guru kontrak penerima tunjangan profesi guru non PNS di Kabupaten Kupang. Pasalnya, sekitar 6 bulan tunjangan profesi yang menjadi haknya tidak dapat di bayarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, besaran yang diterima 65 orang guru non PNS sebesar Rp. 1.500.000 per bulan.

Informasi awal yang dihimpun dari berbagai sumber menyebutkan, kegagalan 65 orang guru non PNS menerima tunjangan profesi sejak Bulan Januari hingga Juni 2018 akibat dari keengganan seorang operator Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang memperbaharui data secara online ke server pusat data Kementerian. Akibatnya, data 65 orang guru non PNS itu dinyatakan tidak aktif lagi sejak tanggal 31 Desember 2017.

Bahkan, salah satu dari 65 orang guru non PNS penerima tunjangan profesi pun di utus untuk bertanya langsung ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, jawaban yang diperolehnya bahwa operator Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang tidak memperbaharui data tahun 2018 sehingga yang terbaca oleh server pusat bahwa 65 orang sudah tidak aktif sejak 31 Desember 2017.

Niko Funan, Kepala Bidang Program dan Ketenagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang bersama dua orang stafnya yaitu Imanuel Benu dan Okto Tabun, Kamis (25/10/2018) di ruang kerja Kepala Bidang mengatakan apa yang terjadi merupakan dampak dari keterlambatan 65 orang guru non PNS memasukan kelengkapan administrasi untuk dilakukan verifikasi.

Padahal kata dia, pengumuman sudah dikelurkan oleh Dinas sejak bulan Januari 2018 yang isinya meminta 65 orang segera melengkapi berkas yang dibutuhkan, disusul pengumuman kedua bulan Februari dan pengumuman ke tiga bulan Maret 2018, itupun masih ada 33 orang belum memasukan berkas. Sesuai jadwal Dinas, verifikasi dilaksanakan tanggal 30 Mei 2018 dan tanggal 02 Juni 2018 semua berkas baru dinyatakan lengkap dan selanjutnya di ajukan ke Bupati Kupang untuk memperoleh Surat Keputusan Bupati Kupang.

Menurutnya, Surat Keputusan Bupati Kupang baru di terima oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 03 Juli 2018 sementara server pusat data Kementerian Pendidikan sudah ditutup sejak tanggal 30 Juni 2018.

Emanuel M. E Buan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang dikonfirmasi terpisah di ruang kerjanya menjelaskan semua ini terjadi akibat tidak patuhnya Kepala Sekolah dan 65 orang guru penerima tunjangan profesi melengkapi berkas administrasi yang di syaratkan.

Berkas administrasi yang perlu dilengkapi katanya berupa daftar hadir, keterangan aktif mengajar yang di tanda tangani kepala sekolah dan surat perjanjian kerja, semua syarat administrasi itu untuk perpanjangan SK Bupati tahun 2017.

Ia mengatakan, semua berkas dinyatakan lengkap sesuai hasil verifikasi pada bulan Juni 2018, kemudian diteruskan ke Bupati Kupang melalui BKPP untuk diterbitkan Surat Keputusan Bupati. SK Bupati Kupang saja baru diterima tanggal 03 Juli 2018 padahal batas waktu pembaharuan data ke server pusat data sudah di tutup sejak tanggal 30 Juni 2018. "saya sudah bertanya ke direktorat guru dan tenaga kependidikan kementerian pendidikan, namun jawabanya sudah terlambat dan tunjangan profesi bagi 65 orang tidak bisa dibayarkan,"Ungkapnya.

Namun, 65 orang penerima tunjangan profesi guru non PNS masih dapat bernafas lega, sebab server pusat data sudah di buka lagi sejal bulan September sampai Oktober 2018 untuk pembayaran periode kedua bulan Juli sampai Desember 2018. (Sully).
Emanuel M.E Buan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupten Kupang.

About Author

Berita Terbaru