YURISTGAMEINIGAMEID101

PT. PKGD Rencana Lapor Pemkab Kupang ke KPK

Kupang, Independen-news.com - PT. Puncak Keemasan Garam Dunia (PT. PKGD) yang mengakuisisi seluruh saham PT. Panggung Guna Ganda Semesta (PT. PGGS) berencana akan melaporkan Pemerintah Kabupaten Kupang ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI) yang diduga telah memberikan ijin prinsip bagi perusahan tertentu melakukan kegiatan produksi garam di atas lahan milik PT. PKGD di Desa Bipolo Kecamatan Sulamu - NTT.

Tim Kuasa Hukum PT. PKGD, K. P Henry Indraguna, SH, C.L.A, C.I.L dan tim Advokat yang tergabung di Law Firm Indraguna & Partner, Selasa (16/10/2018) di Kupang usai Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang mengatakan pihaknya saat ini sedang mengumpulkan bukti - bukti autentik dan jika dirasakan telah memenuhi syarat maka selaku kuasa hukum PT. PKGD segera akan melaporkan Pemkab Kupang dan sebuah perusahan ke KPK RI.

Menurutnya, patut di duga telah terjadi tindakan melawan hukum terkait pemberian izin prinsip oleh Pemerintah Kabupaten Kupang kepada PT. tertentu untuk melakukan produksi garam diatas lahan milik PT. PKGD yang lebih dahulu telah memiliki bukti Setifikat Hak Guna Usaha (SHGU) di Desa Bipolo. Dari izin prinsip yang diberikan Pemkab Kupang kemudian terbit izin usaha industri garam, dengan pemberian izin usaha industri garam kepada Perusahan tertentu ternyata telah memangkas beberapa pesyaratan lain.

Persyaratan lain yang mesti dilengkapi sebelum terbitnya izin usaha industri garam lanjutnya, berupa izin analisis dampak lingkungan, izin lokasi yang mesti memperoleh pertimbangan teknis dari Badan Pertahanan Nasional (BPN) disamping izin lainnya. Sesuai hasil koordinasi PT. PKGD dengan Kantor BPN Kabupaten Kupang diperoleh informasi bahwa BPN tidak pernah mengeluarkan pertimbangan teknis terkait permohonan izin lokasi kepada perusahan tertentu.

Oleh karena itu, patut di duga ada kongkalikong antara Pemkab Kupang dengan dengan perusahan tertentu dan bisa jadi ada "pelicin" sehingga dengan gampang dapat memperoleh izin, maka atas dugaan itu PT. PKGD berencana akan melaporkan Pemkab Kupang ke KPK RI setelah bukti - bukti terkumpul. "ada apa ini, kok bisa terbit izin usaha industri garam hanya karena kantongi izin prinsip, masih ada uzin lain sebelum keluar izin usaha industri. ada beberapa langkah yang dilewati, ada apa ini,"Ungkap Hendry Indraguna.

Ia juga menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Kupang sengaja mempersulit izin yang diajukan PT. PKGD hingga saat ini belum terbit, padahal dengan izin itu PT. PKGD akan segera beroperasi membangun tambak garam di atas lahan HGU milik PT  PKGD. Bukan hanya mempersulit, ada indikasi kuat ada provokasi kepada masyarakat membenci dan menghalangi upaya PT. PKGD berinvestasi di Kabupaten Kupang.

Padahal katanya, masuknya PT. PKGD sebagai perusahan baru yang tidak terkait dosa - dosa masa lalu PT. PGGS dan setelah resmi akuisisi saham PT. PGGS ingin segera berinvestasi. PT. PKGD pasca akuisisi saham PT. PGGS berkoordinasi dengan Kementerian ATR/BPN maupun BPN Kupang mengenai tindak lanjut pernerbitan tanah terindikasi terlantar.

Tanggal 15 September 2017 Kemenko Maritim melalui Surat Nomor S-72-001/02/Menko/Maritim/IX/2017memberikan izin pengelolaan HGU PT. PGGS di kerja samakan dengan PT. PKGD, kemudian disusul Surat Kementerian ATR/BPN Nomor 3454/35.2.700/IX/2017 tanggal 20 September 2017 yang isinya objek HGU PT. PGGS dikelurkan dari data base tanah terindikasi terlantar.

Lanjutan Sidang di PTUN Kupang

Sidang lanjutan sengketa Tata Usaha Negara oleh PT. PKGD sebagai penggugat terhadap Pemkab Kupang sebagai tergugat dan PT. GIN sebagai tergugat intervensi berlangsung di PTUN Kupang Selasa (16/10/2018).

Sidang yang dipimpin Majelis Hakim yaitu R. Basuki Santoso, SH, MH di dampingi  Prasetyo Wibowo, SH, MH dan Rinova H. Simanjuntak, SH, MH dengan agenda penyampaian Duplik dari tergugat dan tergugat intervensi.

Kuasa Hukum tergugat dan tergugat intervensi menyampaikan Duplik tertulis kepada Majelis Hakim dilanjutkan dengan pengajuan bukti - bukti tertulis. PT. PKGD sebagai penggugat dihadapan Majelis Hakim disaksikan Kuasa Hukum tergugat dan tergugat intervensi memperlihatkan sertifikat HGU PT. PGGS dan beberapa bukti lainya. Sementara tergugat dan tergugat intervesi belum menyampaikan bukti tertulis kepada Majelis Hakim. Sidang akan dilanjutkan Selasa pekan depan. (yesy).
Tim Kuasa Hukum PT. PKGD Pasca Sidang di PTUN Kupang Selasa 16 Oktober 2018

About Author

Berita Terbaru