YURISTGAMEINIGAMEID101

PT. PGGS Serius Lepaskan Hak Atas Tanah Bagi Masyarakat

Oelamasi, Independen-news.com - PT. Panggung Guna Ganda Semesta (PT.PGGS) menunjukan keseriusannya memberikan lahan yang merupakan bagian dari Hak Guna Usaha sesuai sertifikat HGU Nomor 6/1992. Bukti keseriusan itu ditunjukan PT. PGGS dengan mendatangi Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kupang untuk koordinasi terkait niat itu.

Kuasa Hukum PT. PGGS, K. P Henry Indraguna, SH, C.L.A, C.I.L dan tim Advokat yang tergabung di Law Firm Indraguna & Partner Selasa (09/10/2018) di Kantor BPN Kabupaten Kupang mengatakan kedatangan tim Kuasa Hukum PT. PGGS di Kantor BPN Kabupaten Kupang untuk berkoordinasi terkait permohonan teknis pelepasan hak atas tanah yang diatasnya telah berdiri bangunan atau rumah masyarakat. Koordinasi ini untuk menindaklanjuti surat balasan Kanwil BPN NTT yang memerintahkan PT. PGGS berkoordinasi dengan BPN Kabupaten Kupang.

Hasil koordunasi PT. PGGS dengan BPN Kabupaten Kupang jatanya diperoleh kesepakatan terkait langkah-langkah tindak lanjut pelepasan hak atas tanah kepada masyarakat sesuai regulasi yang berlaku.

Menurutnya, langkah-langkah yang ditempuh adalah meminta kepada Kepala Desa/Lurah yang berada diatas lahan HGU nomor 61/1992 melakukan pendataan lahan yang diatasnya telah berdiri rumah warga atau bangunan lain seperti rumah ibadah dan sekolah, Kepala Desa/Lurah mengajukan permohonan pelepasan hak kepada PT. PGGS dan selanjutnya PT. PGGS mengajukan permohonan pelepasan hak kepada Negara melalui Kantor BPN Kabupaten Kupang. Data-data yang perlu di siapkan adalah data lahan yang diatasnya telah berdiri rumah warga, rumah ibadah dan sekolah, surat pernyataan penguasaan fisik dan pernyataan bahwa rumah atau bangunan benar-benar milik warga.

Rencana pelepasan hak atas tanah lanjutnya hanya berlaku bagi bangunan rumah warga, rumah ibadah dan bangunan sekolah, sementara lahan pertanian tidak termasuk didalam rencana pelepasan hak oleh PT. PGGS. Khusus untuk lahan pertanian, PT. PGGS memberikan tawaran kepada masyarakat apakah akan tetap mengusahakan lahan pertanian atau turut diusahakan sebagai lahan produksi garam. PT. PGGS hanya akan membangun tambak garam diatas lahan kering diantara batas akhir lahan pertanian dengan bibit pantai atau "Harak" (istilah lokal di masyarakat Kabupaten Kupang).

Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kupang, Nantje Fanggidae, SH kepada awak media di Oelamasi mengatakan luasan lahan yang akan pisahkan haknya kepada masyarakat dari total  HGU 3720 hektar tergantung PT. PGGS sebagai pemegang hak, yang penting luasan lahan yang akan dipisahkan masuk dalam hamparan yang sama.

Proses pelepasan hak kepada masyarakat katanya berdasarkan pemecahan lahan yang diserahkan oleh PT. PGGS sebagai pemegang hak kepada Negara, selanjutnya Negara melalui Kementerian ATR/BPN akan mengatur penggunaan atau peruntukan lahan tersebut. (yesy).

About Author

Berita Terbaru