YURISTGAMEINIGAMEID101

Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Kupang, Waket dan Dua Anggota Baru di Lantik

Oelamasi, Independen-news.com - DPRD Kabupaten Kupang mengelar Sidang Paripurna Istimewa Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Wakil Ketua DPRD dan Pengganti Antar Waktu dua orang anggota DPRD Senin (22/10/2018) di Oelamasi.

Ketua DPRD Kabupaten Kupang, Yosef Lede dalam sambutanya menjelaskan Dasar Hukum  Pemberhentian dan pengangkatan pengganti Wakil Ketua DPRD dan Pengganti Antar Waktu adalah PP Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota, SK Gubernur NTT Nomor PEM.172.1/332/II/2018 tentang peresmian pemberhentian Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kupang Atas nama Jerry Manafe, SH, M.Th kepada pengganti yaitu Daniel Taimenas, SH.

SK Gubernur NTT Nomor PEM.171.2/289/II/2018 tentang pemberhentian Wilhelmus Petrus Maxi Falukas dan pengangkatan pengganti yaitu Yakobis Matheos Dethan serta SK Gubernur NTT Nomor PEM.171.2/290/II/2018 tentang pemberhentian Piter Yulius Takoy dan pengangkatan pengganti yaitu Wellem Hendrik Laiskodat.

Dikatakannya, Lembaga DPRD dihadapkan pada kenyataan semakin kuatnya intensitas tuntutan dan sikap kritis masyarakat, tuntutan otonomi daerah membutuhkan peningkatan peran  DPRD dan masyarakat. Peningkatan peran DPRD mesti di formulasikan lebih tajam dalam tataran operasional sehingga masyarakat merasa dilibatkan dalam penetapan kebijakan dan keputusan, pelaksanaan pengawasan serta penyaluran aspirasi masyarakat.

Sementara itu, Wakil Bupati Kupang Korinus Masneno dalam sambutannya mengatakan pergantian ini hendaknya tidak dimaknai sebagai usaha untuk memenuhi jumlah anggota DPRD, tapi selebihnya jalan memuju terwujudnya seluruh fungsi DPRD sebagai pejuang aspirasi masyarakat. Kursi DPRD yang beralaskan suara masyarakat dapat di maknai dengan perjuangan kepentingan masyarakat Kabupaten Kupang.

Dikatakan Bupati Kupang terpilih, Peresmian pergantian  Antar Waktu Anggota DPRD  merupakan amanat regualasi untuk menjamin keterwakilan atas  masyarakat dalam pemerintahan dan bukan semata pemenuhan kuorum anggota DPRD. Pemenuhan jumlah anggota DPRD dijadikan momentum terjalinnya hubungan yang kondusif antara DPRD dengan Pemerintah sehingga agenda startegis pembangunan yang membutuhkan persetujuan lembaga DPRD dapat terlaksana. (Sully).

About Author

Berita Terbaru