YURISTGAMEINIGAMEID101

Panwaslu  Nekamese Temukan Dugaan Money Politic Caleg Golkar

Oelamasi, Independen-news.com - Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Nekamese temukan dugaan money politic yang dilakukan oleh salah seorang oknum Calon Anggota Legislatif asal Partai Golkar Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Kupang, dengan tujuan untuk mempengaruhi pilihan masyarakat dengan pemberian uang dari Program PKH.

Ketua Panwaslu Kecamatan Nekamese, Natan Bilistolen yang dikonfirmasi Senin (08/10/2018) via telepon genggamnya membenarkan adanya temuan anggota Panwaslu Kecamatan Nekamese terhadap dugaan money politic yang dilakukan oleh Alberto A. Tatibun salah satu oknum Caleg asal Partai Golkar Nomor Urut 4 Dapil empat Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Modus yang dilakukan oknum Caleg tersebut katanya adalah menjadi fasilitator atau secara aktif terlibat pada pembagian dana Program Keluarga Harapan (PKH) kepada masyarakat Desa Tunfeu Kecamatan Nekamese, pembagain dana PKH kepada masyarakat dilakukan di rumah pribadi oknum Caleg bersangkutan Tanggal 08 Oktober 2018. Sesuai laporan yang diperoleh dari Koordinator Devisi  Hukum dan Penyelesaian Pelanggaran (Kordiv HPP) yang diberi tugas mengawal kegiatan itu mendapati alasan yang disampaikan oleh oknum Caleg bersangkutan sebagai agen dari Bank tertentu.

Dijelaskannya, pembagian dana PKH yang dilakukan oleh oknum Caleg bersangkutan merupakan tindakan melawan hukum. Aturan telah mengatur bahwa Caleg yang sudah ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap oleh Komisi Pemilihan Umum wajib mundur dari semua kegiatan atau kerja yang dibiayai oleh Negara.

Apa yang dilakukan oleh oknum ini lanjutnya merupakan tindakan melawan hukum dan ancamannya hukuman jelas pidana kurungan badan atau diskualifikasi sebagai Caleg, bukti rekaman dan foto penyerahan uang kepada masyarakat yang dimiliki Panwas akan dijadikan sebagai dasar untuk rapat pleno Panwaslu Kecamatan Nekamese yang akan di gelar Selasa 09 Oktober 2018. "besok akan dilakukan pleno dan akan di proses sesuai aturan yang berlaku, ini jelas tindakan melanggar hukum dan panwas akan lakukan rapat Pleno Selasa 09 Oktober 2018 berdasarkan bukti foto penyerahan uang oleh caleg dan rekaman wawancara,"Ujarnya.

Koordinator Devisi HPP Yusak Taebonat yang hendak dimintai keterangan terkait kronologis kejadian belum memberikan responnya. Beberapa pertanyaan klarifikasi yang dikirim melalui pesan singkat belum dijawab.

Terpisah, informasi yang dihimpun dari berbagai sumber di Desa Tunfeu Senin (08/10/2018) menyebutkan bahwa oknum Caleg tersebut selalu berperan aktif dalam setiap kegiatan yang berhubungan dengan PKH baik itu sosialisasi maupun pembagian dana, sebab oknum Caleg itu merupakan mantan pendamping program PKH dari Dinas Sosial NTT. (yesy).
Ilustrasi

About Author

Berita Terbaru