YURISTGAMEINIGAMEID101

Kuasa Hukum PT. PKGD Tanyakan Kehadiran Pejabat saat Panen Garam PT. GIN

Kupang, Independen-news.com - Kuasa Hukum PT. Puncak Keemasan Garam Dunia (PT. PKGD) menanyakan kehadiran Pejabat saat Panen Garam yang dilakukan oleh PT. Garam Indo Nusantara (PT. GIN) beberapa waktu lalu di Desa Bipolo Kecamatan Sulamu Kabupaten Kupang - NTT.

Pertanyaan itu muncul lantaran Kuasa Hukum PT. PKGD merasa kehadiran pejabat itu justeru terjadi pada kegiatan yang dilakukan oleh PT. GIN yang kuat dugaan beroperasi tanpa memiliki kelengkapan persyaratan perizinan.

Tim Kuasa Hukum PT. PKGD, K. P Henry Indraguna, SH, C.L.A, C.I.L dan tim Advokat yang tergabung di Law Firm Indraguna & Partner, Selasa (23/10/2018) di Kupang usai Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang mengatakan patut di duga PT. GIN beroperasi tanpa memiliki kelengkapan Izin berupa Analisis Dampak Lingkungan, Izin Lokasi dan Izin Lingkungan Hidup sehingga patut diduga  PT. GIN beroperasi secara ilegal di Kabupaten Kupang.

Permasalahan yang terjadi katanya perlu di catat adalah PT. GIN beroperasi secara ilegal di Kabupaten Kupang tapi mengapa saat panen perdana turut dihadiri oleh pejabat baik Mantan Bupati Kupang Ayub Titu Eki maupun Gubernur NTT Victor Bungtilu Laiskodat serta pejabat lainnya. "ada apa ini, bapak pejabat sebelum hadiri panen mohon periksa dulu apa ada izinnya, seolah-olah bapak sebagai beking PT. GIN. Saya mau tanya apakah berusaha di Kupang tidak perlu izin,"Ungkap Hendri Indraguna sembari menunjukan foto kehadiran Pejabat saat Panen Garam PT. GIN.

Dirinya meminta agar masyarakat Kabupaten Kupang jangan lagi dibodohi, masyarakat sudah miskin jangan di bodohi lagi, oleh karena itu pihak penegak hukum untuk menindak tegas kolaborasi ini untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Kupang.

Ia menjelaskan juga bahwaPT. GIN memperoleh Izin Usaha Industri (IUI) Garam dari Pemerintah Kabupaten Kupang melalui Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu dengan Nomor 535/IUI/05/DPM-PTSP/IV/2018 Tanggal 02 Juli 2018, anehnya tanggal 10 Juli 2018 sudah dilakukan panen perdana, artinya proses produksi garam hanya dilakukan 8 hari pasca keluarnya IUI. Maka Patut di duga PT. GIN sudah melakukan proses produksi jauh sebelum terbitnya izin oleh Pemkab Kupang. "produksi dilakukan sangat cepat, hanya delapan hari, bagaimana bisa,"Tanya Indraguna.

Ia juga heran mengapa PT. GIN yang belum mengantongi izin amdal, izin lokasi dan izin lingkungan hidup namun telah mengantongi IUI,  artinya ada proses perizinan yang sengaja dilewati dan hal ini merupakan perbuatan melawan hukum oleh mafia perizinan. Regulasi mengatur dengan tegas bahwa pejabat yang memberikan izin usaha tanpa izin lingkungan hidup sesuai Pasal 111 ayat (2) Undang - undang Nomor 32 tahun 2008 diancam pidana penjara 3 tahun serta beberapa aturan hukum lainnya yang memberikan ancaman hukuman kepada pejabat yang memberikan izin tanpa melalui prosedur yang benar.

Sidang Lanjutan PTUN Kupang

Sidang lanjutan Gugatan PT. PKGD di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang di pimpin Majelis Hakim yaitu R. Basuki Santoso, SH, MH sebagai Hakim Ketua di dampingi oleh Simson Seran, SH, MH dan Prasetyo Wibowo, SH, MH.

Sidang dengan agenda pembuktian tertulis oleh Pemerintah Kabupaten Kupang sebagai Tergugat dan PT. GIN sebagai Tergugat Intervensi. Baik tergugat maupun tergugat intervensi mengajukan bukti - bukti tertulis kepada Majelis Hakim disaksikan oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat Intervensi. Sidang akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda pembuktian. (Sully).
Kuasa Hukum PT. PKGD memperlihatkan Foto Panen Garam PT. GIN di Desa Bipolo Kecamatan Sulamu Kabupaten Kupang - NTT yang di hadiri oleh Pejabat.

About Author

Berita Terbaru