YURISTGAMEINIGAMEID101

Dugaan Money Politic di Nekamese, Bawaslu Bilang Tidak Ada Unsur Pidana

Oelamasi, Independen-news.com - Bawaslu Kabupaten Kupang telah melakukan penyelidikan mendalam terhadap dugaan money politic yang terjadi di Kecamatan Nekamese oleh oknum Caleg Partai Golkar Alberto A. Tatibun Daerah Pemilihan 4 dan dari hasil penyelidikan itu disimpulkan tidak ditemukan unsur tindak pidana pemilu.

Ketua Bawaslu Kabupaten Kupang, Marthoni Reo bersama 4 orang komisioner lainya yaitu Adam Harison Baok, Imelda Daly, Polce Dethan dan Maria Yulita Sarina, Jumat (12/10/2018) di Oelamasi memberi penjelasan resmi kepada awak media.

Marthoni Reo mengatakan proses penyelidikan sudah dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku, penyelidikan awal ditingkat Kecamatan Nekamese. Hasilnya kemudian dilimpahkan ke Bawaslu Kabupaten Kupang untuk dilakukan kajian awal sesuai mekanisme sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan KPU dan Peraturan Bawaslu.

Bawaslu Kabupaten Kupang katanya dalam melakukan kajian turut pula melibatkan pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang dan Kepolisian Resor Kupang dan dari hasil kajian disimpulkan bahwa terhadap perstiwa yang terjadi di Kecamatan Nekamese tidak memenuhi unsur pidana pemilu. "kami tiga lembaga yang melakukan kajian dan dari sisi normatif peristiwa itu tidak memenuhi unsur pidana,"Terangnya.

Menurutnya, regulasi mengamanatkan semua caleg wajib mengundurkan diri dari pekerjaan yang sumber pembiayaan dari APBN atau APBD yang dibuktikan dengan surat pemberhentian sebagai salah satu syarat sebelum penetapan Daftar Calon Tetap oleh KPU. Bahwa segala aktifitas yang dilakukan sebagai oleh Caleg bersangkutan sebagai pendamping PKH sudah diberhentikan secara resmi oleh karena itu  tidak dapat melakukan aktifitasnya sebagai pendamping PKH.

Terkait unsur tindak pidana pemilu, dirinya menjelaskan kegaitan yang dilakukan oleh Caleg bersangkutan ikut aktif membagikan uang dari Program Keluarga Harapan kepada masyarakat di Desa Tunfeu bukan tergolong kegiatan kampanye.

Unsur yang dilihat oleh Bawaslu Kabupaten Kupang adalah unsur kampanye, sebab jika merujuk pada Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang - undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terutama soal larangan kampanye itu tidak ada unsur pidana yang dilanggar.

Selain unsur menjanjikan uang atau barang lanjutnya, tidak ditemukan ajakan untuk memilih dalam bentuk penyebaran stiker dengan tujuan mengajak atau mempengaruhi masyarakat memilih Caleg bersangkutan, kalau ada pembagian stiker  pasti langsung di proses.

Adapun kronologis kejadian dugaan money politic di Desa Tunfeu Kecamatan Nekamese Kabupaten Kupang - NTT dapat di lihat pada link berita dibawah ini :.

http://www.independen-news.com/2018/10/panwaslu-nekamese-temukan-dugaan-money.html

http://www.independen-news.com/2018/10/panwascam-nekamese-proses-dugaan-money.html  (yesy).
Foto : (duduk) 5 orang Komisioner Bawaslu Kabupaten Kupang

About Author

Berita Terbaru