YURISTGAMEINIGAMEID101

Upaya Hukum Banding di Tolak, Nenek 78 Tahun Kalahkan Pemkab Ngada

Kupang, Independen-news.com - Upaya Hukum Banding Pemerintah Kabupaten Ngada terhadap Katarina Kewa, Nenek berusia 78 tahun di tolak Hakim. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yaitu DR. Barita Lumban Gaol, SH, MH sebagai Hakim Ketua di dampingi Belman Tambunan, SH, MH dan Barmen Sinurat, SH sebagai Hakim Anggota menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 13/Pdt.G/2017/PN BJW.

Lukas Mbulang, Kuasa Hukum Katarina Kewa Kamis (12/09/2018) mengatakan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 99/PDT/2018/PT KPG  maka Katarina Kewa, Nenek berusia 78 tahun dinyatakan menang dan tetap mempertahankan haknya yang di rampas oleh Pemerintah Kabupaten Ngada atas nama kepentingan umum.

Berikut ini kronologis lengkap perkara Perdata Katarina Kewa, Nenek berusia 78 tahun warga Desa Lengkosambi Barat Kecamatan Riung Kabupaten Ngada Provinsi Nisa Tenggara Timur melayangkan gugatan terhadap Pemerintah RI, sebagaimana dilansir Centralntt.com 23 Juli 2018.

Gugatan Nenek Katarina Kewa ini lantaran sebidang tanah yang dikuasainya sejak tahun 1982 yang diperoleh dari pemberian Kepala Desa secara adat dan disusul pelepasan hak atas tanah pun diperolehnya dari Suku Toring sejak tahun 2009, tanah yang menjadi satu – satunya sumber penghidupan Nenek Katarina Kewa dirampas secara melawan hukum oleh Pemerintah Desa Lengkosambi Barat dan Camat Riung.

Lukas Mbulang, Kuasa Hukum Katarina Kewa Senin (23/07/2018) mengatakan tanah yang miliki oleh kliennya diperoleh dengan sah secara tidak melawan hukum, diserahkan oleh Kepala Desa Lengkosambi Barat dan dilanjutkan dengan penyerahan hak atas tanah oleh suku Toring tahun 2009 silam. Karena merasa haknya di rampas secara melawan hukum, akhirnya Nenek Katarina Kewa  bersama kuasa Hukumnya menggugat Pemerintah Republik Indonesia cq Presiden, cq Gubernur NTT, cq Bupati Ngada, cq Camat Riung, cq Kepala Desa Lengkosambi Barat dalam Perkara Perdata No : 13/Pdt.G/2017/PN.Bjw

Hasilnya, Majelis Hakim PN Bajawa yang mengadilinya, memutuskan, Mengabulkan Gugatan Penggugat Katarina Kewa, menyatakan Penyerahan Suku Toring adalah sah dan tanah obyek sengketa adalah milik Katarina Kewa. Majelis Hakim juga Menyatakan Perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat (Pemerintah RI, Cs)  adalah Perbuatan Melawan Hukum. 

Pertimbangan hukum yang menarik adalah Perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat (Pemerintah RI)  telah bertentangan/melanggar UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum  jo PP No. 71/2012 jo PP No.  30/2015. Atas Putusan PN Bajawa itu baik Tergugat maupun turut tergugat menyatakan Banding dengan dalil Tanah Umum, Tanah Cah Watu Leleng.(*/yesy).

About Author

Berita Terbaru