YURISTGAMEINIGAMEID101

Sumber PAD Kabupaten Kupang Tidak Maksimal, Fraksi PKPI Minta Revisi Perda

Oelamasi, Independen-news.com - Fraksi PKPI DPRD Kabupaten Kupang meminta Pemerintah segera melakukan revisi terhadap beberapa Peraturan Daerah (Perda) untuk memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah.

Fraksi PKPI DPRD Kabupaten Kupang yang dipimpin Samuel Koroh dan Metusalak Tnunay sebagai Sekretaris serta Daud Ullu sebagai anggota dalam pemandangan umum Fraksi terhadap Nota Perhitungan dan Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2017 Rabu (12/09/2018) meminta pemerintah segera melakukan revisi terhadap beberapa Perda yang berpotensi mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Menanggapi hal ini, Bupati Kupang dalam tanggapan terhadap pemandangan fraksi-fraksi pada Sidang I Masa Persidangan II tahun 2018 yang dibacakan Wakil Bupati Kupang Korinus Masneno, Kamis (13/09/2018) menjelaskan pemerintah sependapat dengan Fraksi PKPI.

Pemerintah Kabupaten Kupang telah mengajukan 10 Ranperda dan 5 Ranperda di antaranya berkaitan erat dengan PAD yaitu Ranperda tentang perubahan atas Perda Nomor 8 tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Ranperda tentang perubahan atas Perda Nomor 13 tahun 2013 tentang pajak daerah, Ranperda tentang perubahan atas Perda Nomor 5 tahun 2012 tentang retribusi jasa umum, Ranperda tentang perubahan atas Perda Nomor 14 tahun 2011 tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan Ranperda tentang perubahan atas Perda Nomor 6 tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha.

Menurut Pemerintah, pada tanggal 19 April 2018 ke 10 Ranperda itu telah diterima untuk di bahas dalam sidang I Masa Persidangan II DPRD Kabupaten Kupang tahun 2018. Pemerintah berharap dukungan dari DPRD agar Ranperda yang sudah disampaikan dapat di bahas dan ditetapkan bersama pemerintah. (yesy).

About Author

Berita Terbaru