YURISTGAMEINIGAMEID101

Polemik 2087 Orang Tenaga Honor, Antara Penegakan Regulasi, Kebijakan dan Stand Up Comedi

Pengangkatan 2087 orang tenaga honor lingkup Pemerintah Kabupaten Kupang periode tahun 2013 hingga tahun 2018 kini mulai menuai polemik. Pro kontra pandangan terlontar dari para pengambil kebijakan terhadap pengangkatan tenaga honor itu, seketika polemik pengangkatan tenaga honor kemudian menjadi perbincangan yang seakan tidak pernah surut.

Terasa aneh, siapa yang menyangka bau anyir pengangkatan tenaga honor menjadi trending topik berbagai media. Ibarat membungkus bangkai akhirnya tercium pula, munculnya polemik ini justru ketika media online jurnalntt.com berhasil membongkar mafia dibalik pengangkatan Tenaga Honor Kategori 2 (K2) menjadi Aparatur Sipil Negara. Bak jamur dimusim hujan, terbongkarnya kasus tenaga honor K2 justru menjadi titik awal terciumnya bau anyir pengangkatan tenaga honor dan seketika polemik ini menggelinding sejadi-jadinya, terbukti hal ini pun menjadi salah satu agenda pembahasan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Gabungan Komisi antara DPRD Kabupaten Kupang dengan Pemerintah tanggal 21 Agustus 2018 di Gedung DPRD.

Masyarakat disuguhkan dengan informasi di berbagai media masa, ada yang menjadi kambing hitam dan ada pula yang menjadi santaklaus. Pemerintah Kabupaten Kupang dituding sebagai biang kerok pengangkatan tenaga honor itu, oknum tertentu dituding menjadi sutradara dibalik layar sementara pihak DPRD kemudian tampil sebagai "pengadil". Muncul sejumlah pertanyaan sederhana apa benar Pemerintah Kabupaten Kupang yang punya andil semata dalam pengangkatan honor?. Lalu, dimanakah fungsi pengawasan yang melekat pada lembaga DPRD dan kenapa polemik ini seketika baru muncul ke permukaan? Apakah memang  pengangkatan tenaga honor semata-mata peran pemerintah dan apakah benar tidak ada indikasi titipan dari DPRD?. Jawaban dari sejumlah pertanyaan itu sebenarnya hanya Tuhan yang mengetahuinya.

Menjadi menarik untuk dicermati oleh masyarakat bahwa di dalam RDP tanggal 21 Agustus 2018 terungkap fakta menarik. Jika dilihat dari sisi regulasi yang berlaku maka pengangkatan 2087 orang tenaga honor ternyata inkonstitusional.
Seperti dilansir oleh media online Centralntt.com tanggal 21 Agustus 2018, Herman Luik, SH, Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kupang  dihadapan pimpinan dan anggota DPRD terang mengatakan Pemerintah Pusat pada tahun 2013 telah memutuskan untuk melakukan moratorium pengangkatan tenaga honor di seluruh indonesia. Hal di kemudian di perkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2005 tanggal 11 Nopember 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, Perubahan Pertama dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2007, Perubahan keduan dengan Peraturan Pemeruntah Nomor 56 tahun 2012. Pasal 8 Peraturan Pemerintah itu menegaskan bahwa Sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini, semua Pejabat Pembina Kepegawaian dan pejabat lain di lingkungan instansi, dilarang mengangkat tenaga honorer atau yang sejenis, kecuali ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Penegasan tentang larangan pengangkatan tenaga honor selanjutnya diterbitkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 814.1/169/SJ tanggal 10 Januari 2013 tentang penegasan pengangkatan tenaga honor setelah tahun 2005 kepada seluruh Gubernur, Walikota/Bupati seluruh Indonesia. 

Dapat di artikan bahwa belum ada regulasi lanjutan yang memberi kewenangan kepada Gubernur, Walikota/Bupati melakukan perekrutan tenaga honor kecuali ada peraturan baru, bagi pemerintah daerah yang mengangkat tenaga honor baru maka konsekuensi menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

Jery Manafe, SH, M.Th, Wakil Bupati Kupang Terpilih pekan kemarin secara tegas mengatakan pihak pemerintahan daerah (Pemkab dan DPRD) seperti telah membodohi masyarakat. Pengangkatan 2087 tenaga honor itu justru membebani keuangan daerah dimana daerah berkewajiban  menggelontorkan sejumlah dana untuk membayar tenaga honor setiap tahun. Jika dicermati, pengangkatan tenaga honor merupakan kewenangan pemerintah kabupaten kupang namun mesti di lihat apakah memang telah melalui suatu analisis beban kerja sehingga kebutuhan tambahan tenaga honor menjadi hal yang mutlak di setiap OPD.

Mesak S. Elfeto, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Kupang sebagai pejabat yang harusnya sejak awal memberikan pertimbangan secara regulasi kepada Bupati Kupang apakah boleh atau tidak ada pengangkatan tenaga honor. Di hadapan sidang DPRD, Kaban BKPP kewalahan menjawab pertanyaan - pertanyaan menukik dari anggota DPRD dan akhirnya membuat blunder dan sambil terbata - bata seraya mengatakan semua ini adalah perintah bupati kupang sesuai memo yang diberikan kepadanya, apalagi ketika didesak menunjukan data ternyata juga belum disiapkan. Jawaban ini kemudian membuat pimpinan dan anggota DPRD hanya tersenyum seolah tidak percaya.

Di simpulkan bahwa pengangkatan 2087 tenaga honor menjadi tanggung jawab bersama penyelenggara pemerintahan (Pemkab Kupang dan DPRD). Di satu sisi Pemerintah tidak cermat berpedoman pada regulasi yang berlaku sementara di sisi lainnya DPRD pun belum teliti menjalankan fungsi pengawasannya. Sebab, bukan tidak mungkin dalam rapat pembahasan APBD tiap tahun pastinya ada mata anggaran disiapkan untuk tenaga honor dan harus melalui pembahasan Badan Anggaran DRPD. Masyarakat berharap semoga polemik ini terungkap jelas tidak lalu menguap di tengah jalan seperti embun pagi yang hilang oleh sinar mentari. (Jermi Mone)

About Author

Berita Terbaru