YURISTGAMEINIGAMEID101

Fraksi Partai Golkar Tolak Rasionalisasi APBD Kabupaten Kupang

Oelamasi, Independen-news.com - Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Kupang tegas menolak rasionalisasi APBD tahun 2018 yang dilakukan sepihak oleh pemerintah. Rasionalisasi APBD 2018 sebagai langkah yang ditempuh pemerintah maksimalkan anggaran sebagai akibat dari defisit APBD sebesar 105 milliard rupiah lebih atau setara 8 persen yang telah melebihi estimasi rencana defisit 2 - 6 persen.

Fraksi Golkar beranggapan bahwa langkah rasionalisasi APBD merupakan langkah ilegal dan tidak sesuai regulasi. Pasalnya, pembahasan rancangam APBD dan penetapan APBD 2018 telah dilakukan dan disahkan dalam rapat paripurna DPRD bersama pemerintah dan kemudian pula telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Kupang  tentang APBD. Perda Kabupaten Kupang tentang APBD merupakan produk hukum yang tidak dapat dilakukan perubahan sepihak selain melalui paripurna DPRD.

Ketua Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Kupang, Habel Mbate mengatakan hak budget yang melekat sebagai salah satu fungsi DPRD tidak boleh dilangkahi oleh pemerintah, pembahasan anggaran dilakukan bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Tim anggaran pemerintah daerah tidak dapat mengambil langkah drastis dan melupakan peran lembaga DPRD.

Dijelaskannya, KUA-PPAS merupakan rujukan penyusunan RKPD dan RAPBD dan selanjutnya ditetapkan menjadi APBD. Jika kemudian dilakukan rasionalisasi oleh pemerintah maka sejatinya itu merupakan langkah ilegal diluar pembahasan bersama Banggar dan TAPD, pemerintah mestinya saat menyampaikan rancangan APBD tidak boleh melebihi ambang batas maksimum defisit 2 persen hingga 6 persen. Langkah yang ditempuh Pemerintah bukan melakukan perubahan APBD tanpa sepengetahuan DPRD, pemerintah mestinya terlebih dahulu melaporkan kepada DPRD melalui pimpinan DPRS tentang kinerja keuangan yang akan diperoleh dan kemudian ada pembahasan bersama untuk mengambil langkah tentang hal urgent yang harus di laksanakan atau ditunda pelaksanaannya karena pertimbangan keuangan. "sampai saat ini belum ada pertemuan antara Banggar dan TAPD,"Ungkapnya saat memberikan pernyataan kepada media Senin 03/09/2018 di ruang Fraksi Golkar.

Agustinus Tanau, Sekretaris Fraksi Golkar mengatakan APBD tahun 2018 telah selesai di bahas dan ditetapkan maka pemerintah wajib melaksanakannya, apalagi dokumen perencanaan dan keuangan telah tercatat dalam sistem E-Planing dan E-Budgeting.

Lembaga DPRD Kabupaten Kupang katanya hingga saat ini belum diberikan informasi tentang rasionalisasi APBD oleh pemerintah sehingga DPRD beranggapan bahwa pemerintah masih melaksanakan hasil keputusan APBD hasil pembahasan bersama. Jika memang ada rasionalisasi atau pemberian tanda bintang pada program dan kegiatan maka wajib di informasikan sehingga disaat rapat paripurna perhitungan untuk perubahan APBD 2018 DPRD kemudian tidak gegabah dalam kegelapan. "kalau data tidak diberikan kepada DPRD maka kami beranggapan tidak ada bintang atau rasionalisasi, kita jangan saling mengelabui terkait hajat hidup masyarakat kabupaten kupang,"Ujarnya.

Oktori Gasperz, Staf Ahli Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Kupang mengungkapkan apabial terjadi rasionalisai maka terlebih dahulu ada koordinasi antara TAPD dan Banggar DPRD dan kemudian disepakati bersama dalam rapat paripurna, jika terjadi rasionalisasi tanpa sepengetahuan DPRD bisa disebut sebagai kebijakan sepihak pemeruntah dan tentunya tidak memiliki kekuatan yuridis atau ilegal. Rasionalisai atau tanda bintang kepada program dan kegiatan wajarnya sudah disampaikan oleh pemerintah pada saat paripurna pembahasan RAPBD bukan setelah itu apalagi dilakukan sepihak. "belum ada informasi kepada DPRD, apakah pemerintah sudah ambil langkah sendiri untuk memberi bintang tersendiri,"Bebernya.

Pemerintah Kabupaten Kupang dalam merancang program kerja tidak diimbangi dengan ketersediaan anggaran yang memadai, setiap program mesti disediakan anggarannya. Hal yang terjadi justru program kegiatan lebih banyak namun anggaran yang tersedia tidak mencukupi membiayai seluruh kegiatan yang direncanakan sehingga kemudian terjadi defisit diatas ambang batas.

Sementara itu, Jery Manafe, SH, M.Th Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Kupang mengatakan program yang direncanakan oleh masing- masing OPD ternyata hanya asal-asalan saja, akibatnya anggaran tidak mampu membiayai seluruh program dan kegiatan. Rasionalisai sebenarnya untuk mencari solusi perimbangan akibat dari anggara tidak dapat membiayai seluruh program dan kegiatan. Fraksi Golkar diperingatkan untuk tidak bermain mata terhadap sesuatu hal yang tidak sesuai amanat regulasi, tugas - tugas partai yang dibebankan kepada fraksi tidak boleh dilaksanakan dengan menabrak aturan yang berlaku.

Program dan kegiatan tiap OPD lanjutnya mencerminkan hal buruk dan asal-asalan saja, asal bapak senang. Mental pejabat tiap OPD, ASN tidak boleh kerja asal bapak senang, mata rantai buruknya kinerja ASN tidak boleh terbawa pada pemeeintahan mendatang. Baginya, ada penggelembungan nilai proyek yang begitu tinggi tidak sesuai dengan ketersediaan keuangan daerah, akhirnya daerah mesti mengalami defisit anggaran yang luar biasa besar. "hal seperti ini jangan di bawa untuk menjadi akar pahit atau racun bagi pemimpin berikutnya,"Tegas Mantan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kupang.

Sebagai Wakil Bupati terpilih, dirinya akan sangat berhati - hati melihat kinerja kepala dinas di tiap OPD yang telah berani membuat program dan kegiatan melebihi stok anggaran kemudian diberi tanda bintang oleh pemerintah, hal fatal berikutnya program dan kegiatan yang telah diberi tanda bintang kemudian dilakukan pelelangan. Menurutnya, ini tindakan bodoh dan konyol pimpinan SKPD atau OPD lingkup Pemkab Kupang. (Jesy).

About Author

Berita Terbaru