YURISTGAMEINIGAMEID101

12 Orang ASN Terbukti Korupsi Belum diberhentikan. Salah Siapa? 

Di era dewasa ini, dimana pemberantasan tindak pidana korupsi mulai serius digalakan oleh lembaga-lembaga negara baik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), POLRI dan bahkan lembaga swadaya masyarakat khusus dibentuk agar secara bersama melakukan pencegahan dan penindakan terhadap tindak pidana korupsi. Bidikan lembaga yang fokus pada penindakan korupsi mengarah tajam pada semua penyelenggara negara dari tingkat  pusat hingga ke daerah yang mengelola program dan kegiatan dengan dana yang bersumber dari negara.

Korupsi atau rasuah(corruptio dari kata kerja corrumpere, - bahasa Latin) bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok adalah tindakan pejabat publik, baik Politisi maupun Pegawai Negeri serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak  legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak.

Dari sudut pandang hukum, sesuatu perbuatan dapat dikatakan korupsi jika memenuhi beberapa unsur yaitu ada unsur perbuatan melawan hukum, unsur penyalahgunaan kewenangan, unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau kelompok dan unsur merugikan keuangan negara. Beberapa jenis tindak pidana korupsi diantaranya adalah memberi atau menerima hadiah (janji), penggelapan dalam jabatan, pemerasan dalam jabatan, menerima gratifikasi (bagi PNS/Penyelenggara Negara). Jadi, Korupsi dalam arti luas adalah penyalahgunaan jabatan untuk keuntungan pribadi, muara dari korupsi yaitu kleptokrasi yang arti harafiahnya pemerintahan oleh para pencuri, pura-pura bertindak jujur.

Pegawai Negeri Sipil (PNS/ASN) sebagai abdi negara pun tidak luput dari tindakan korupsi, maka sangat patut rasanya jika kemudian seorang PNS/ASN yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap harus di berhentikan dengan tidak hormat.

Data yang dimiliki BKN mencatat jumlah PNS/ASN di Indonesia yang telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi berjumlah 2.674 orang, 317 orang PNS/ASN sudah diberhentikan sementara sisanya 2.357 orang masih berstatus PNS/ASN. Lembaga Anti Rasuah (KPK) bahkan meminta BKN segera memberikan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat kepada 2.357 orang sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS, hal ini pun untuk memberikan efek jera. (Sumber : Kompas.com/4 September 2018).

Bagaimana dengan Kabupaten Kupang?. Dalam konteks khususnya di Kabupaten Kupang, Penyelenggara Pemerintahan baik Pemerintah Kabupaten Kupang dan lembaga DPRD sama-sama memiliki catatan bahwa terdapat 12 orang PNS/ASN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sesuai keputusan pengadilan.

Apakah 12 orang ini sudah diberhentikan dengan tidak hormat? Jawabannya belum. Padahal, Surat Kepala BKN Pusat Nomor K 26 - 30/V 55-5/99 tanggal 17 April 2018 kepada Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi pusat dan daerah secara jelas memerintahkan pemberhentian tidak dengan hormat terhadap PNS/ASN yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi atau tindak pidana lainnya yang berhubungan dengan jabatan terhitung sejak keputusan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht).

Jika menyimak dari tata cara pemberhentikan PSN/ASN karena alasan melakukan tindak pidana/penyelewengan maka Bupati Kupang sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan harusnya mengusulkan pemberhentian terhadap PNS/ASN yang terbukti bersalah. Sebagaimana diketahui bahwa 12 orang itu hingga saat ini memang masih aktif dan juga masih menikmati hak-haknya sebagai PNS/ASN.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, terutama pada Pasal 250 huruf (b) menyatakan PNS diberhentikan dengan tidak hormat apabila dipidana dengan pidana penjara atau kurungan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum. Selanjutnya pada Pasal 252 PP Nomor 11 tahun 2017 bahwa pemberhentian tidak dengan hormat ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Pertanyaan kemudian muncul, lalu siapa yang salah?. Dalam hal pemberhentian dengan tidak hormat kepada 12 orang PNS/ASN lingkup Pemkab Kupang sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku, jawaban atas pertanyaan itu sebenarnya adalah tanggung jawab Bupati Kupang sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dan BKPP Kabupaten Kupang yang memiliki kewenangan mengusulkan pemberhentian dimaksud sehingga kemudian tidak ada lagi persoalan ikutan misalnya kerugian keuangan negara. (Jermias Mone).

About Author

Berita Terbaru