YURISTGAMEINIGAMEID101

Tidak Objektif Kelola Dana Desa, Warga Desa Oesao Protes Kades

Oelamasi, Independen-news.com - warga Desa Oesao Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur merasa tidak puas terhadap pengolaan Dana Desa Oesao, akibatnya warga kemudian melakukan aksi protes terhadap Kepala Desa yang di nilai warga tidak objektif.

Samuel Tuka, Warga Rt. 09/ Rw. 04 Dusun 2 Desa Oesao, Rabu (29/08/2018) setelah mengadukan kejanggalan itu kepada DPRD Kabupaten menguraikan sejumlah kejanggalan pengelolaan Dana Desa Oesao.

Menurutnya, perencanaan dan pengelolaan program yang dibiayai oleh Dana Desa dilaksanakan tidak objektif sebab tidak melibatkan semua unsur masyarakat dalam proses perencanaan program dan pelaksanaanya. Bukan hanya proses perencanaan, ternyata pembagian bantuan baik yang bersumber dari dana desa maupun sumber dana lainnya terkesan tumpang tindih atau orang sama menerima berbagai jenis bantuan dan bantuan hanya diberikan kepada mereka yang memiliki kedekatan emosional dengan kepala desa.

Dirinya kemudian memberi contoh Bantuan ternak sapi tahun 2018 diberikan kepada penerima yang sudah pernah menerima bantuan program lain yang bersumber dari dana desa maupun sumber dana lainnya seperti bantuan WC sehat, Listrik, rumah layak huni, dan mesin pompa air. Untuk Bantuan hand tractor dan mesin pompa air hanya diberikan kepada ketua RT, Kepala Dusun dan Kepala Urusan yang merupakan bawahan langsung kepala desa.

Lain halnya dengan bantuan mesin jahit justeru diberikan kepada masyarakat yang bukan warga Desa Oesao tapi justeru warga kelurahan oesao. Sama halnya pula dengan pekerjaan perkerasan jalan sepanjang 1.776 meter menghubungkan antara sawah lolnuak menuju gunung golkar dan pinggir jalan menuju betmanu dilakukan bukan sistem swakelola melainkan dilakukan dengan cara ditenderkan kepada pihak ketiga.

Kepala Desa Oesao, Trayanus Saduk didampingi sejumlah anggota Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Dana Desa, Kamis (30/08/2018) di Desa Oesao justeru menampik tuduhan masyarakat itu. 

Menurutnya, apa yang dilakukannya sebagai kepala desa sudah melalui tahapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses perencanaan program dan kegiatan di mulai dari musyawarah dusun (musdus) dan musyawarah desa (musdes), hasil kesepakatan masyarakat berupa usulan program sekanjutnya dirangkum menjadi dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) dan selanjutnya dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang disahkan dan di tetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa dalam peraturan desa tentang APBDes.

Proses perencanaan katanya melibatkan seluruh perwakilan masyarakat dalam forum musyawarah desa, jika ada masyarakat yang menuding perencanaan program tidak melibatkan masyarakat adalah hal yang keliru. "masyarakat yang bilang tidak tau itu mungkin dia tidak datang saat rapat, tapi undangan saya keluarkan. seperti beberapa waktu lalu, saya undang sekitar 150 orang namun yang hadir hanya beberapa saja jadi saya tidak bisa disalahkan, saya tidak bisa berjalan di luar aturan,"Ujarnya.

Terkait tudingan masyarakat soal bantuan yang tumpang tindih, dirinya mengatakan semua masyarakat yang berhak menerima bantuan merupakan hasil usulan masyarakat sesuai hasil keputusan rapat bersama, bantuan diberikan kepada mereka yang dianggap layak menerima. Soal pekerjaan perkerasan jalan sepanjang 1.776 meter, dirinya mengatakan pagu anggarannya di atas Rp. 200.000.000 sehingga sesuai aturan memang harus ada proses tender untuk alat dan bahan, sementara HOK untuk pekerja dilakukan dengan sistem swakelola oleh masyarakat.

Kegiatan padat karya murni pada tahun sebelumnya berupa perkerasan jalan benar - benar dilakukan dengan sistem swakelola, masyarakat desa bekerja bersama kemudian jasanya dibarikan dari dana desa.

Sementara itu, Naker Siubelan salah satu anggota TPK Desa Oesao mengatakan jika ada masyarakat yang menuding ada tumpang tindih bantuan, dirinya ingin masyarakat yang mengadukan ke DPRS bisa menunjukan bukti siapa penerima bantuannya, kapan dan dimana sehingga dapat selidiki bersama. "kalau siapa yang bilang bantuan tumpang tindih, tunjukan siapa dan dimana sehingga kita bisa cek kebenaran, tunjukan bukti jangan hanya ngomong doang,"Beber Naker Siubelan.

Senada dengan kepala desa, dirinya mengatakan proses perencanaan program dan kegiatan yang di biayai dari dana desa sudah sesui dengan tahapan sebagaimana di atur, soal pekerjaan perkerasan jalan pun sudah dilakukan dengan sistem swakelola masyarakat, karena nilainya di atas dua ratus juta rupiah maka pihak ketiga dilibatkan khusus untuk alat dan bahan sementara HOK upah pekerja tetap kepada masyarakat.

Soal bantuan 15 ekor sapi tahun 2018, TPK bersama penerima bantuan sapi yang langsung memilih sapi sesuai keinginan penerima, TPK hanya fasilitasi dan selanjutnya bendahara desa yang melakukan pembayaran di pasar berdasarkan besaran harga yang tercantum dalam APBDes. (Jesy).

About Author

Berita Terbaru