YURISTGAMEINIGAMEID101

Pemkab Kupang Jangan Lupa "Jasmerah"

Oelamasi, Independen-news.com - Pemerintah Kabupaten Kupang diminta jangan sekali-kali melupakan sejarah (Jasmerah) terhadap penyebaran injil  di Pulau Timor.  Kompleks Bekas Kantor Bupati Kupang termasuk Gereja Kota Kupang juga sebagai bekas istana keresidenan Timor sebagi saksi bisu proses penyebaran injil di Timor.
Kompleks bekas Kantor Bupati Kupang saat ini telah dikuasai oleh pihak swasta sesuai kesepakatan pengalihan aset antara pemerintah dengan swasta. Diatas kompleks penuh catatan sejarah itu rencananya akan di bangun pusat perbelanjaan dan hotel bintang lima.
Yaherlof Foeh, warga Kota Kupang bahkan secara terbuka mengirim surat protes kepada pemerintah terkait rencana penggusuran gedung yang menjadi saksi bisu sejarah peradaban timor. Kawasan Gereja Kota Kupang, Kantor Keresidenan Timor, Rumah/Istana Residen Timor, Rumah Wakil Residen Timor, Penjara dan Benteng Tentara Belanda adalah merupakan satu kesatuan wilayah, gugusan situs sejarah dan peradaban yang harus dilindungi oleh Negara dan Pemerintah.
Yosef Lede, Ketua DPRD Kabupaten Kupang Senin (27/08/2018) di Oelamasi mengatakan kompleks bekas kantor Bupati Kupang merupakan saksi sejarah pekabaran injil pertama di pulau timor, maka seharusnya di lestarikan bukan dihancurkan. Bahkan, DPRD Kabupaten Kupang tidak pernah mendapat informasi sebelumnya terkait rencana penggusuran, DPRD baru mengetahui saat media ramai memberitakan.
Menurutnya, kompleks bekas kantor Bupati Kupang merupakan saksi sejarah sehingga perlu mendapat pengecualian oleh pemerintah walaupun kontrak kerja sama pengalihan aset kepada pihak swasta sudah dilaksanakan. Oleh karena itu, langka konkret yang ditempuh adalah duduk bersama mencari solusi. "Lembaga DPRD, Pemerintah dan pihak Gereja akan duduk bersama dalam Rapat Dengar Pendapat hari ini untuk mencari solusi terbaik,"Ujarnya
Sementara itu, Johanes Mase Wakil Ketua DPRD secara tegas mengatakan nilai - nilai historis dari komplek bekas kantor Bupati Kupang jangan sampai hilang. Namun, dibalik rencana penggusuran ternyata ada pula indikasi pengalihan bukan kepada pihak Blitz sebagai pihak yang memiliki kontrak dengan pemerintah yang juga diketahui oleh DPRD.
Pengalihan aset saat ini ternyata kepada pihak lain tanpa disetujui oleh lembaga DPRD. "kalau sekarang ada orang lain lagi saya tidak tau, saya dengar ada orang lain lagi. pemegang MOU yang diketahui oleh DPRD itu perusahan yang namanya Blitz,"Bebernya. (Jesy)

About Author

Berita Terbaru