YURISTGAMEINIGAMEID101

Aset Daerah Masih Jadi Rekomendasi BPK RI Kepada Pemkab Kupang

Oelamasi, Independen-news.com - BPK RI Perwakilan NTT memberikan Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) kepada Pemerintah Kabupaten Kupang terkait pengelolaan keuangan daerah tahun 2017. Namun, aset daerah menjadi salah satu rekomendasi penting menyertai pemberian opini WDP oleh BPK yang mesti diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Kupang bersama DPRD.
Yosef Lede, Ketua DPRD Kabupaten Kupang Senin (27/08/2018) di Gedung DPR usai penyerahan LHP BKP RI mengatakan pengelolaan keuangan daerah tahun 2017 mendapat opini WDP oleh BPK RI.
Pemberian opini WDP itu disertai dengan  tiga rekomendasi penting untuk segera diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Kupang dalam tempo 60 hari, diantara tiga catatan penting itu ternyata aset daerah masih menjadi persoalan krusial untuk segera diselesaikan dalam jangka waktu yang diberikan oleh BPK.
"BPK memberikan opini WDP dengan tiga rekomendasi, ada aset dan dua lainnya tapi yang paling krusial itu soal aset,"Ujarnya.
Tiga rekomendasi oleh BPK RI kepada Pemerintah Kabupaten Kupang itu bersifat perintah untuk segera ditindak lanjuti selama 60 hari sesuai batas waktu yang diberikan, Pemerintah Kabupaten Kupang diminta segera tuntaskan persoalan aset daerah baik secara administrasi maupun pengembalian keuangan daerah jika ditemukan ada indikasi kerugian keuangan Negara.
"DPRD berharap batas waktu 60 hari itu digunakan sebaik-baiknya, Pemerintah dan DPRD mesti duduk bersama mencari solusi untuk persoalan tersebut,"Terangnya. (Jesy)

About Author

Berita Terbaru